TRIBUNWIKI: Hasil Quick Count Pilpres 2019 Diumumkan Mulai 15.00 Wita, Apa itu Quick Count?

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -KPU RI memperingatkan lembaga survei untuk taat terhadap aturan mengenai mekanisme pengumuman hasil quick count atau Hitung Cepat Pilpres 2019 dan Pemilu 2019.

Sesuai Peraturan KPU, hasil quick count atau Hitung Cepat Pilpres 2019 dan Pemilu 2019 baru diumumkan mulai 15.00 WIB.

Lembaga survei yang melanggar akan dapat sanksi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengumumkan sebanyak 33 lembaga survei akan melakukan quick count atau Hitung Cepat pada Pemilu dan Pilpres 2019.

Apa itu Quick Count?

Dilansir dari berbagai sumber Quick Count atau dikenal hitung cepat atau jajak cepat adalah sebuah metode verifikasi hasil pemilihan umum yang dilakukan dengan menghitung persentase hasil pemilu di tempat pemungutan suara (TPS) yang dijadikan sampel.

Berbeda dengan survei perilaku pemilih, survei pra-pilkada atau survei exit poll, hitung cepat memberikan gambaran dan akurasi yang lebih tinggi, karena hitung cepat menghitung hasil pemilu langsung dari TPS target, bukan berdasarkan persepsi atau pengakuan responden.

Selain itu, hitung cepat bisa menerapkan teknik sampling probabilitas sehingga hasilnya jauh lebih akurat dan dapat mencerminkan populasi secara tepat.

Hitung cepat lazim dilakukan oleh lembaga atau individu yang memiliki kepentingan terhadap proses dan hasil pemilu.

Tujuan dan manfaat dari hitung cepat adalah agar pihak-pihak yang berkepentingan memiliki data pembanding yang dapat digunakan untuk mendeteksi adanya kemungkinan kecurangan yang terjadi pada proses tabulasi suara.

Dengan hitung cepat, hasil pemilu dapat diketahui dengan cepat pada hari yang sama ketika pemilu diadakan.

Jauh lebih cepat dibandingkan hasil resmi yang dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang memakan waktu lebih kurang dua minggu.

Selain itu dengan hitung cepat biaya yang dibutuhkan jauh lebih hemat daripada melakukan penghitungan secara keseluruhan.

Bagaimanan Cara Kerja Quick Count?

Dilansir dari terbitkan Kompas.com (11/07/2014) lalu anggota Dewan Etik Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia Hamdi Muluk mengatakan, quick count atau Parallel Vote Tabulation (PVTs) merupakan alat yang diadopsi dari The National Democratic Institute (NDI). Hamdi menjelaskan, quick count adalah alat untuk mengetahui hasil pemilu secara cepat dengan mengambil sampel di tempat pemungutan suara (TPS).

"Quick count bukan sekadar untuk tahu pemilu saja, tapi juga sebagai perbandingan dengan hasil resmi KPU (Komisi Pemilihan Umum). Jadi bisa dibilang ini adalah alat untuk mengawal demokrasi," kata Hamdi, saat ditemui di kawasan Sudirman, Jakarta, Kamis (10/7/2014) petang.

Berikut tahapan-tahapan kerja lembaga survei saat melakukan quick count:

1. Menentukan sampel TPS

Langkah pertama membangun mesin quick count adalah menentukan sampel TPS.

Hamdi mengatakan, sampel TPS yang diambil harus diambil secara acak dan representatif dengan mewakili karakteristik populasi di Indonesia.

"Semakin besar jumlah sampel TPS yang diambil, semakin kecil tingkat kesalahan atau margin of error," kata dia.

Sementara itu, Manajer Riset Poltracking Arya Budi juga menyatakan, makin besar jumlah sampel yang diambil, makin akurat hasil yang didapat. Dia juga mengatakan, metode acak (random sampling), terutama multistage random sampling juga ikut menjadi penentu akurasi selain jumlah sampel.

"Hampir semua quick count memakai metode pengacakan sehingga persebaran merata dan proporsional. Kalau di luar pengacakan, hasilnya bisa jadi berbeda meski jumlah sampelnya sama-sama 2.000 TPS," ujar Arya.

Dia menjelaskan, penentuan sampel di Poltracking dilakukan di tingkat pusat. Untuk mendapatkan hasil yang akurat, kata Arya, penentuan sampel harus dilakukan mulai dari nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan, hingga TPS.

"Titik krusial quick count ini ada di sampling (penentuan sampel). Semakin ketat melakukan sampling, semakin bagus (hasilnya). Akurasi berbicara di level sampling," jelasnya.

Hamdi menambahkan, jumlah sampel TPS juga terkait dengan alokasi dana yang dimiliki. Semakin banyak jumlah sampel, kata dia, semakin besar pula dana yang dikeluarkan karena berkaitan dengan honor para relawan.

2. Merekrut relawan

Arya mengatakan, merekrut relawan adalah langkah kedua membangun tahapan melakukan quick count, setelah menentukan sampel TPS. Para relawan ini bertugas memantau TPS hingga rekapitulasi suara untuk kemudian mengirimkannya ke pusat data.

Menurut Arya, dalam prosedur standar lembaganya, para relawan direkrut berdasarkan asal kelurahan di mana sampel TPS berada. Alasannya, para relawan bisa lebih mengetahui tantangan geografis dan sosial wilayah TPS.

Selain itu, kata Arya, Poltracking juga membekali para relawan dengan pelatihan mengenai quick count. Selain memberikan logistik, relawan akan mendapat pengetahuan dan keahlian dari tutor di tingkat provinsi.

Poltracking juga menerapkan quality control dua lapis terkait relawan. Pertama, ada spotchecker yang bertugas secara acak untuk mengetes pengetahuan relawan mengenai quick count di TPS. Kedua, keberadaan relawan harus diketahui oleh pihak Kelompok Panitia Penyelenggara Suara (KPPS) setempat.

"Kami punya prosedur setiap relawan, kuesionernya ditandatangani atau dicap oleh KPPS setempat sebagai bukti kalau dia ada di TPS. Kita juga menyimpan nomor telepon KPPS kalau sewaktu-waktu dibutuhkan," terang dia.

Sementara itu, Hamdi mengatakan, komponen terbesar pengeluaran uang dalam proses quick count memang membayar honor para relawan.

Arya juga mengakui, mesin quick count Poltracking menggunakan alokasi dana yang besar. Namun, ia enggan menyebutkan besaran dana yang dikeluarkan, termasuk besaran honor yang dibayar kepada setiap relawan.

3. Simulasi quick count

Setelah mesin quick count terbentuk, langkah selanjutnya adalah menguji coba apakah mesin tersebut telah bekerja dengan baik. Arya mengatakan, Poltracking melakukan simulasi quick count selama seminggu sebelum pemilu presiden.

Simulasi ini bertujuan untuk mengetahui letak kelemahan mesin quick count. Dengan demikian, kata dia, human error dan technical error tidak terjadi pada hari-H.

"Quick count ini kami selenggarakan tidak main-main. Kami ingin memastikan mesin itu bekerja sesuai prosedur dan metode yang ditentukan pusat," ujar Arya.

4. Mengirim rekapitulasi ke pusat data

Hamdi mengatakan, para relawan yang memantau di setiap TPS biasanya akan mengirim hasil rekapitulasi suara dalam formulir C-1 dengan menggunakan layanan pesan singkat atau SMS. Mereka mengirimkan hasil rekapitulasi ke pusat data.

"Setelah masuk ke data center, kemudian ditabulasi," kata dosen di Departemen Psikologi UI itu.

Arya menambahkan, Poltracking juga menggunakan layanan call center yang terdiri dari 50 orang yang berada di tingkat pusat. Penggunaan call center itu, kata dia, bertujuan untuk menjemput data di lapangan yang terlambat masuk.

5. Mengolah data dan menampilkan hasil

Setelah data lapangan masuk ke pusat data, maka data tersebut akan diolah melalui perangkat lunak (software) yang dibuat oleh programer. Hamdi mengatakan, lembaga survei yang relatif lebih mapan biasanya memiliki software yang canggih untuk mengolah data.

Menurut Arya, Poltracking memiliki server pusat yang melakukan rekapitulasi dan pengumpulan data. Proses pengolahan data dilakukan dengan menerapkan ilmu statistik yang secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan.

Hamdi mengatakan, data yang berasal dari lapangan akan terus masuk dan puncaknya biasanya terjadi sekitar pukul 14.00 hingga 15.00. Biasanya, kata dia, hasil quick count mulai stabil saat data yang masuk sudah mencapai 80 persen.

"Makanya, meski data belum masuk semua, terkadang lembaga quick count sudah mengumumkan hasilnya kepada masyarakat siapa yang menjadi pemenang pemilu," kata dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Bagaimana Cara Kerja "Quick Count"?", https://nasional.kompas.com/read/2014/07/11/06330421/Bagaimana.Cara.Kerja.Quick.Count..