Gerindra Luwu Utara Minta Bawaslu Awasi Money Politic

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Sejumlah partai politik meminta Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Luwu Utara mengawasi money politic atau politik uang jelang hari pencoblosan.

Hal ini disampaikan Sekretaris DPC Partai Gerindra, Muhaswal, ketika menghadiri Coffee Morning Komisi Pemilihan Umum (KPU) Luwu Utara di Roemah Cemilan, Masamba, Senin (1/4/2019).

Muhaswal sengaja menyinggung money politic karena pada kegiatan itu hadir pula Komisioner Bawaslu Luwu Utara Ibrahim Umar.

"Isu jual beli suara harus diawasi Bawaslu. Jangan sampai Pemilu menghasilkan anggota DPRD yang dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat," katanya.

Peryataan Muhaswal mendapat dukungan dari Sekretaris Partai Hanura Luwu Utara Sudirman Salomba.

Sudirman meminta Bawaslu menyelidiki isu money politic yang merebak jelang Pemilu.

Sementara itu, Ibrahim Umar mengajak semua pihak aktif melaporkan berbagai dugaan pelanggaran Pemilu kepada mereka.

"Kita akan bekerja sesuai dengan regulasi kelembagaan," katanya.

Diberitakan sebelumnya, sejumlah isu bermunculan jelang pesta demokrasi lima tahunan.

Salah satunya isu jual beli suara antara caleg dan masyarakat.

Salah satu warga kepada TribunLutra.com blak-blakan mematok satu suaranya dengan harga Rp 300 ribu untuk DPRD kabupaten.

"Untuk DPRD kabupaten saya pilih kalau saya dibayar Rp 300 ribu," kata dia, Sabtu (30/3/2019).

Pria yang identitasnya minta dirahasiakan itu menyebut, bukan hanya dirinya yang mematok harga seperti itu.

"Banyak di desa saya begitu. Mau memilih kalau dibayar, kalau tidak mending golput," katanya.

Alasannya memilih kalau diberi uang karena sudah tidak percaya dengan janji caleg.