Ada Fee 5 Persen DAK Sekolah di Parepare, Incare: Bukan Dana Pendampingan Tapi Pungutan

Ketua Incare Parepare, Andi Ilham mengaku, jika yang dimaksud PPK dan Kadis adalah anggaran pendampingan maka bukan 5 persen

Ada Fee 5 Persen DAK Sekolah di Parepare, Incare: Bukan Dana Pendampingan Tapi Pungutan
mulyadi/tribunparepare.com
Ketua Incare Parepare, Andi Ilham 

TRIBUNPAREPARE.COM, UJUNG  -Pernyataan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK Rehab sekolah 2018, Munir dan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kadarusman Mangurusi bahwa 5 persen yang dikeluarkan itu legal ditanggapi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Care atau Incare berbeda.

Ketua Incare Parepare, Andi Ilham mengaku, jika yang dimaksud PPK dan Kadis adalah anggaran pendampingan maka bukan 5 persen tetapi minimal 10 persen.

"Jadi dana pendampingan itu 10 persen bukan 5 persen,"ungkap dia, Selasa (19/3/2019).

Ia bahkan beranggapan, jika pernyataan yang dilontarkan tersebut hanya alibi saja."Sementara yang terlapor di Polres bukan dana pendampingan tetapi pungutan 5 persen yang diminta kepada kepala sekolah,"ungkap dia.

Sementara itu, PPK, Munir berdalih, jika 5 persen itu ada dan legal. Anggaran ini kata dia diambil saat DAK turun dan tidak mengambil dari anggaran yang masuk ke sekolah.

"5 persen itu untuk beberapa item pendampingan mulai dari tenaga teknis, rapat-rapat dan konsultasi,"terang dia.

Dalam kasus dugaan pungutan 5 persen sudah puluhan kepala sekolah penerima bantuan yang diperiksa polisi.

"Kita sudah periksa sekitar 20 kepala sekolah terkait dana DAK sekolah 2018 ini,"jelas Kasat Reskrim Polres Parepare, AKP Abdul Haris Nicolaus beberapa waktu lalu.

Hanya saja Haris menuturkan, pihaknya tidak berbicara pada tatanan dugaan 5 persen."Intinya kita sementara masih melakukan penyelidikan,"jelas dia.(adi)

Penulis: Mulyadi
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved