Kemenristekdikti Cabut Izin 11 Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi, Berikut Daftarnya

"Kebijakan dasar Kementerian saat ini adalah semua proses perizinan dipercepat, namun monitoring dan evaluasi yang diperketat", tegas Prof Jasruddin.

Kemenristekdikti Cabut Izin 11 Perguruan Tinggi Swasta di Sulawesi, Berikut Daftarnya
Darul
Ketua LLDikti Wilayah IX, Prof Jasruddin 

TRIBUN-TIMIR.COM, MAKASSAR - Sebanyak 11 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sulsel dicabut izinnya oleh Kemenristekdikti lantaran selama ini sudah tidak mampu melakukan aktivitas akademik sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT).

Pada awal Februari 2019 lalu, Menristekdikti menandatangani 11 Surat Keputusan yang mencabut Izin Pendirian 11 Perguruan Tinggi Swasta (PTS) di Sulawesi.

Baca: Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik UIM Belajar di DPRD Sulsel

Baca: TRIBUNWIKI: Didapuk Sebagai Pahlawan Muslim Dengan Hashtag Egg Boy, Ini Sosok Will Connolly

Kesebelas PTS yang dicabut izinnya tersebut adalah Sekolah Tinggi Teknologi Dirgantara (Makassar), Akademi Sekretari dan Manajemen Yapika (Makassar), Akademi Teknologi Otomotif Makassar (Makassar), Akademi Pertambangan Makassar (Makassar).

Kemudian Akademi Ilmu Kepariwisataan dan Perhotelan Indonesia (Makassar), Politeknik "Nur Badar" (Makassar), Akademi Keperawatan Kabupaten Wajo (Wajo), Akademi Pariwisata Dian Rana Rantepao (Toraja Utara), Akademi Pariwisata Kendari (Kendari), Akademi Bahasa Asing Barakati (Kendari) dan
Akademi Pariwisata Airmadidi (Minahasa Utara).

Baca: Bidokkes Polda Sulsel Sosialisasi Penerimaan Calon Bintara Perawat di Polrestabes Makassar

Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah IX Sulawesi, Prof Jasruddin mengatakan, salah satu penyebabnya adalah rendahnya jumlah peminat program studi yang ditawarkan PTS tersebut.

Sehingga PTS tidak mampu membiayai operasional PTS dan tidak dapat memberikan layanan pendidikan yang berkualitas.

"Saya menghimbau agar PTS di Sulawesi tidak ragu untuk menutup program studi yang sudah tidak laku lagi, dan membuka program studi kekinian yang relevan dengan kondisi kita saat ini yang memasuki era Revolusi Industri 4.0", ujar Prof Jasruddin, Senin (18/3/2019).

Jasruddin menambahkan bahwa berdasarkan data dari Kemenristekdikti, dari 3128 PTS yang ada di Indonesia, sekira 14 persen diantaranya berada dalam kondisi yang tidak sehat karena tidak mampu membiayai operasional pendidikannya dan tidak mampu memberikan pelayanan sesuai dengan SNPT.

Baca: Kakek Asal Jeneponto Ini Tak Diurus 14 Anaknya, Nasiruddin Nompo Terpaksa Jadi Pemulung di Selayar

Oleh karena itu, melalui Peraturan Menristekdikti Nomor 3 Tahun 2018 yang kemudian diperbaharui melalui Permenristekdikti Nomor 51 Tahun 2018, Kemenristekdikti mendorong agar PTS-PTS di dalam naungan Yayasan agar melakukan penggabungan atau penyatuan agar pengelolaan PTS tersebut lebih efektif dan efisien.

"Seperti dalam dunia bisnis, salah satu upaya penyehatan korporasi adalah melalui merger dan akuisisi. Di dunia pendidikan tinggi kita juga menerapkan strategi yang sama agar PTS yang bergabung atau menyatu dapat lebih sehat dan lebih berkualitas", tutur Jasruddin.

Halaman
12
Penulis: Wahyu Susanto
Editor: Hasrul
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved