TRIBUNWIKI: Khofifah Indar Parawansa Diusul Jadi Ketua Umum PPP, Berikut Deretan Perjalanan Karirnya

 
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR- Sejumlah nama digadang-gadang akan menggantikan posisi Romahurmuziy, sebagai ketua umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Salah satunya, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa.

Dilansir dari Surya.co.id, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) bersiap menggelar Muktamar Nasional Luar Biasa (Munaslub). Hal ini menindaklanjuti keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menetapkan Ketua Umum PPP, M Romahurmuziy (Rommy), sebagai tersangka setelah sebelumnya terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT).

Satu di antara agenda Munaslub tersebut adalah menentukan sosok Ketua Umum, pengganti Rommy.

Berdasarkan penjelasan Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jatim, Musyaffa' Noer, saat ini DPP sedang menggelar pertemuan untuk menentukan jadwal Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) yang sekaligus membahas rencana Munaslub.

"PPP sedang kondisi darurat. Pekan ini akan segera digelar Rapimnas yang mengarah ke Munaslub," kata Musyaffa' ketika dikonfirmasi di Surabaya, Sabtu (16/3/2019).

Terkait sosok yang masuk sebagai Ketua Umum, Musyaffa' menjelaskan bahwa nama Khofifah Indar Parawansa menjadi salah satu figur yang diusulkan.

"Kami dari Jatim, memperjuangkan Khofifah sebagai Ketua Umum PPP," kata Musyaffa' yang juga Anggota DPRD Jatim ini.

Sekretaris DPW PPP Jatim, Norman Zein Nahdi menjelaskan secara spesifik alasan pihaknya memunculkan nama Khofifah.

"Kami sepakat dengan usulan Ketua (Musyaffa')," kata Norman ketika dikonfirmasi terpisah.

Norman menjelaskan bahwa untuk menggantikan Rommy dibutuhkan figur yang tak asal pilih.

"Seharusnya, bukan sembarang orang. Sebab, Mas Rommy sudah membuat PPP lebih bergairah, lebih milenial dan lebih ketokohan," katanya.

"Sehingga, kalau Ketua Umum diganti oleh orang yang lemah dan slow-slow aja, PPP gawat, bahaya. Sehingga, untuk mengangkat, seharusnya orang yang tersohor, punya umat dan komitmen," kata Norman menjelaskan.

Nama Khofifah menurutnya bisa menjadi representasi figur ini.

"Kami melihat Ibu Khofifah sangat dekat dengan PPP. Istilahnya, saatnya Ibu Khofifah mbalik (kembali) ke PPP," kata Norman menjelaskan.

"Ibu Khofifah selama ini sering datang ke acara PPP. Ibu Khofifah juga sering berkomitmen untuk membesarkan PPP," terangnya.

Sehingga kalau kemudian dibutuhkan figur lain di luar kepengurusan untuk menjadi ketua umum, Khofifah dinilai sebagai figur yang tepat. "PPP sudah on the track, saat ini sudah tinggal melanjutkan," katanya.

Sejauh ini, pihaknya belum berkomunikasi dengan Khofifah terkait usulan tersebut.

Siapa Khofifah Indar Parawansa?

Dilansir wikipedia, Dra Hj Khofifah Indar Parawansa, M Si adalah Gubernur Jawa Timur yang menjabat sejak 13 Februari 2019.

Ia pernah menjabat sebagai Menteri Sosial Indonesia ke-27 yang menjabat sejak tanggal 27 Oktober 2014 hingga 17 Januari 2018.

Ia juga adalah Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan ke-5 pada Kabinet Persatuan Nasional.

Ia meraih gelar sarjana pada tahun 1990 dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya.

Pada tanggal 27 Oktober 2014, ia dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi Menteri Sosial dalam Kabinet Kerja.

Pada tanggal 17 Januari 2018, Khofifah mengundurkan diri dari jabatan Menteri Sosial karena mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 dan digantikan oleh Idrus Marham, dia mengikuti Pemilihan umum Gubernur Jawa Timur 2018 bersama Emil Elestianto Dardak (Emil Dardak), Bupati Trenggalek dengan nomor urut satu dan didukung oleh Partai Demokrat, Partai Golkar, PAN, PPP, Partai NasDem, dan Partai Hanura mereka bersaing dan berhasil mengalahkan Saifullah Yusuf-Puti Guntur Soekarno.

Berikut sederet forum internasional yang pernah diikutinya:

1. Studi banding pada penyiapan ratifikasi “Convention Against Illicit Trafic Psychotropic and
   Narcotic Drug” di Austria dan Belanda, yang diselenggarakan International Narcotic Control Board, Perserikatan Bangsa-Bangsa, di Wina, Austria, 1996.
2. Studi banding Antar-Parlemen di Mongolia, 1994
3. Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Conventi on on The Elliminati on of All Forms of Discriminati on Against Women” di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 28 Febuari 2000.
4. Ketua Delegasi Republik Indonesia dalam “Women 2000, Gender Equality, Development and Peace for the Twenty First Country”: Beijing +5) Sidang Khusus ke-23 Majelis Umum Perserikatan Bangsa- Bangsa, di New York, Amerika Serikat, 5-9 Juni 2000.
5. Ketua Delegasi Republik Indonesia pada pertemuan The Exchanges and Cooperati on in the Field of Family Planing Between China and Indonesia, 9-11 April 2001.
6. Ketua Delegasi Republik Indonesia pada Pertemuan Konsultasi Tingkat Menteri Asia-Pasifik di Beijing, China, pada 14-16 Mei 2001.
7. Menjadi narasumber pada Conference G ender Equity and Development in Indonesia yang diselenggarakan The Australian Nasional University, di Canberra, Australia, pada 21-22 September 2001.
8. Menjadi narasumber pada Conference On Women In Islam As Role Model di Berlin, Jerman, pada 24-26 Mei 2004.
9. Menjadi peserta World Council of Churches di Brazil, 15-21 Februari 2006.
10. Menjadi narasumber utama pada Commission on the Advancement of Women, Commission on the Status of Women, di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa, New York, Amerika Serikat, 1-2 Maret 2006.
11. Menjadi narasumber pada International Conference on Parliaments, Crisis Preventi on and Recovery, hosted by UNDP and the Government of Representatives of Belgium, 19-21 April 2006.
12. Menjadi narasumber pada Internati onal Conference of Islamic Scholars di Jakarta, Indonesia, Mei 2006.
13. Menjadi narasumber di Muktamar ke-5 Pertumbuhan- Pertumbuhan Perempuan Islam Dunia Islam Kontemporari di Shah Alam, Selanggor, Darul Ehsan, Malaysia, pada 13-15 Agustus 2006.

Data diri:
Nama: Khofifah Indar Parawansa M.Si.
Pekerjaan: Gubernur Jawa Timur ke-14
Mulai menjabat: 13 Februari 2019
Presiden: Joko Widodo
Wakil: Emil Dardak
Pendahulu:
Soekarwo
Heru Tjahjono (Plh.)

Karier

1. Menteri Sosial Indonesia ke-27
Masa jabatan
27 Oktober 2014 – 17 Januari 2018
Presiden: Joko Widodo
Wakil Presiden: Muhammad Jusuf Kalla
Pendahulu: Salim Segaf Al-Jufri
Pengganti: Idrus Marham

2. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Indonesia ke-5
Masa jabatan
26 Oktober 1999 – 23 Juli 2001
Presiden: Abdurahman Wahid
Wakil Presiden: Megawati Soekarnoputri
Pendahulu: Tuty Alawiyah
Pengganti: Sri Redjeki Sumarjoto

3. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Bidang Industri, Perdagangan dan Pembangunan
Masa jabatan: 1 Oktober 1999 – 26 Oktober 1999
Menjabat bersama:
Soetardjo Soerjogoeritno
Andi Mappetahang Fatwa
Presiden:
Bacharuddin Jusuf Habibie
Abdurrahman Wahid
Wakil Presiden: Megawati Soekarnoputri
Ketua DPR: Akbar Tanjung
Pengganti: Muhaimin Iskandar

Informasi pribadi
Lahir: Surabaya, Jawa Timur, Indonesia, 19 Mei 1965 (umur 53)

Partai politik:
PPP (1992–1999)
PKB (sejak 1999)

Pasangan: Ir. H. Indar Parawansa

Anak:

1. Fatimahsang Mannagalli Parawansa
2. Jalaluddin Mannagalli Parawansa
3. Yusuf Mannagalli Parawansa
4. Ali Mannagalli Parawansa

Alma mater:
Universitas Airlangga
Universitas Indonesia
Pekerjaan: Politikus
Kabinet:
Kabinet Persatuan Nasional
Kabinet Kerja

Pendidikan:

1. SD Taquma (1972-1978)
2. SMP Khadijah – Surabaya (1978-1981)
3. SMA Khadijah – Surabaya (1981-1984)
4. Strata I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya (1984-1991)
5. Strata I Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah, Surabaya (1984-1989)
6. Strata II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia, Jakarta (1993-1997)

Karier:

1. Pimpinan Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPR RI (1992–1997)
2. Pimpinan Komisi VIII DPR RI (1995–1997)
3. Anggota Komisi II DPR RI (1997–1998)
4. Wakil Ketua DPR RI (1999)
5. Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa MPR RI (1999)
6. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan (1999–2001)
7. Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (1999–2001)
8. Ketua Komisi VII DPR RI (2004–2006)
9. Ketua Fraksi Kebangkitan Bangsa MPR RI (2004–2006)
10. Anggota Komisi VII DPR RI (2006)
11. Menteri Sosial Kabinet Kerja (2014–2018)
12. Gubernur Jawa Timur (sejak 2019)