KPK Tangkap Romahurmuziy, Pengamat Unismuh Makassar Bilang Begini
Sayakira tidak ada satu partai politik yang berani mendeklarasikan diri sebagai partai bersih, kecuali partai baru yang belum lulus ujian elektoral.
Penulis: Abdul Azis | Editor: Hasrul
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Romahurmuziy atau Romy, Jumat (15/3/2019).
Romy ditangkap di Surabaya, Jawa Timur. Ia terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT). Ketua KPK, Agus Rahardjo membenarkan Romy ditangkap. Saat ini, katanya, sedang diperiksa di Mapolda Jawa Timur.
Terkait penangkapan itu, Pengamat Politik Unismuh Makassar Andi Luhur Priyanto tak heran. Menurutnya, isu korupsi dalam konstestasi Pemilu akan selalu jadi bahan negatif campaign.
Baca: Diperiksa Polisi, Ichsan Yasin Limpo Yakini Tak Ada Korupsi di Kota Idaman
Berikut ulasannya:
Isu korupsi dalam kontestasi Pileg 2019 akan selalu menjadi bahan untuk negative campaign.
Faktanya, semua partai punya kader yang tersangkut kasus korupsi dihampir semua tingkatan kepengurusan.
Korupsi politik merupakan salah satu dampak dari bekerjanya sistem politik elektoral yang berbiaya mahal.
Sayakira tidak ada satu partai politik yang berani mendeklarasikan diri sebagai partai bersih, kecuali partai baru yang belum lulus ujian elektoral.
Baca: Pemkab Bantaeng Dorong Penggunaan Pupuk Organik untuk Tingkatkan Produksi
Kasus OTT RM (Romy) Ketum PPP oleh KPK kembali melegitimasi betapa praktek demokrasi elektoral kita memang berbiaya mahal.
SDA (Surya Dharma Ali) Ketum PPP sebelumnya pun tertimpa kasus korupsi.
Seluruh level dan status ketokohan politisi kita telah terjerat kasus-kasus korupsi.
Tentu ada pengaruh elektoralnya, terutama di level pemilihan suara secara nasional.
Caleg-caleg mereka akan sulit mengekplorasi isu anti korupsi dan tata pemerintahan bersih, dalam bersosialisasi pada pemilih.
Meskipun untuk level lokal, sayakira perlu ditelisik lebih jauh.
Baca: Simpan Sabu di Saku Celana, Andri Diringkus Personel Polres Luwu Utara
Apalagi sistem pemilihan juga tidak memberikan koneksi langsung antara perilaku elit nasional dengan caleg mereka di daerah.