Tema ILC TVOne Malam ini 'Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019', Karni Ilyas Diprotes Lagi
Host ILC TVOne, Karni Ilyas menyampaikan, tema yang akan dibahas di ILC TVOne tentang Kubu 02 Mencurigai DPT Pemilu 2019.
lihat foto
Menurut hitungannya, 15 juta pemilih invalid itu setara 8 sampai 9 persen dari jumlah total pemilih. Fahri Hamzah meminta KPU bisa segera membersihkan data invalid tersebut.
"(Data) 15 juta invalid itu sekitar 8-9 persen. Angka 8-9 persen adalah kartu suara yang ilegal, yang bisa dicoblos di tempat di mana pun yang kemudian disertakan sebagai bagian C1 di TPS. Kan kecurangannya nanti begitu dicurigai sama orang," tuturnya.
"Maka KPU, wahai KPU, bersihkanlah (data) invalid itu dulu dong. Jelasin dong bagaimana bisa ada orang 9 juta lahir pada 1 Juli, ceritakan dong. Ini kan dicurigai sama orang," imbuhnya.
Dari 15 juta pemilih yang disebutnya sebagai data invalid, Fahri Hamzah menyebut terdiri dari WNA hingga orang meninggal yang masuk ke dalam DPT Pemilu 2019.
"Invalid itu kan gini, ada orang yang sebenarnya enggak ada, orang asing, orang gila. Orang yang satu Kartu Keluarga, 400 manusianya. Orang yang nggak jelas lahirnya di mana. Yang kode-kodenya salah, ini dikumpulin jumlahnya 15 juta. Data 15 juta adalah tambahan 15 juta kartu suara. 15 juta kartu suara itu nanti siapa yang nyoblos, kan itu yang harus dijawab KPU," papar Fahri Hamzah.
Namun demikian, Fahri Hamzah enggan menjelaskan detail dari mana data 15 juta data invalid itu.
Ia mengaku mendengar analisa dari para ahli, dan KPU menurutnya sudah mengakui adanya data invalid itu.
"Saya dengar (ahli) sudah ketemu dengan KPU. KPU mengakui data-data yang aneh itu, tapi enggak dibersihin sampai sekarang, karena dilacak-lacak data yang ada sama mereka itu masih ada invalid itu," bebernya.
Fahri Hamzah juga tak lupa mengkritik KPU dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang tak kompak.
Fahri Hamzah menuding penyebab kekisruhan itu akibat KPU tak memiliki juru bicara.
Karena itu, Fahri Hamzah meminta penyelenggara pemilu menenangkan rakyat menuju sisa hari menuju pencoblosan.
"Semua itu komisionernya (KPU) ngomong, beda-beda, dan gitu Mendagri dengan mereka berantem juga. KPU komplain soal Kemendagri, Dukcapil komplain soal KPU," papar Fahri Hamzah.
Sementara, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, audit forensik IT KPU sangatlah penting untuk meningkatkan kepercayaan pada penyelenggaraan Pemilu.
Oleh karena itu, ia berharap KPU bersedia sistem IT-nya diaudit.
"Harus dilakukan audit IT forensik KPU bersama-sama tim dari Paslon 02 dan 01, sehingga kita yakin percaya dengan sistem," kata Fadli Zondi Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/3/2019).
Menurut Wakil Ketua DPR itu, yang harus diaudit adalah sistem rekapitulasi KPU. Meskipun, menurutnya rekapitulasi nanti yang diakui adalah yang manual berjenjang.
Selain itu, menurut Fadli Zon, pihaknya meminta KPU membersihkan daftar pemilih tetap (DPT) dari pemilih ganda atau fiktif.
Bila KPU memiliki niat baik untuk memperbaiki DPT, maka menurutnya akan meningkatkan kepercayaan Pemilu.
"Supaya mendapatkan trust dari kedua belah pihak, ini harus dibenahi, dan kalau nanti itu turun saya kira itu akan memberikan keleluasaan dengan surat suara yang berlebih," cetusnya.
Berikut link Live Streaming ILC TVOne edisi, Selasa (12/03/2019) mulai pukul 20.00 WIB:
![[FULL] Pakar: Pak Prabowo Bilangnya Kerja untuk Rakyat? Kok soal Tunjangan DPR Tak Kunjung Bersikap?](https://img.youtube.com/vi/KUoE3M9iDyA/mqdefault.jpg)
