Tim Pengawasan Orang Asing Hadir di Kecamatan di Barru, Dibentuk Kantor Imigrasi Parepare
Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare membentuk Tim Pengawasan Orang Asing ( Timpora) tingkat kecamatan se-Kabupaten Barru, Sulsel.
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM - Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare membentuk Tim Pengawasan Orang Asing ( Timpora) tingkat kecamatan se-Kabupaten Barru, Sulsel.
Timpora dibentuk untuk mengawasi lalu lintas orang asing di tiap kecamatan di Barru serta menyampaikan informasi kepada pemerintah setempat terkait dengan orang asing.
Timpora pula yang diharapkan akan menangkis seliweran kabar hoax serbuan orang asing ke Indonesia.
Demikian siaran pers Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare kepada Tribun-Timur.com, Rabu (27/2/2019).
Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare, Noer Putra Bahagia mengatakan, walaupun Timpora bekerja untuk masyarakat dan pemerintah daerah, namun tak masuk dalam struktur kantor imigrasi.
Timpora terdiri dari camat dan aparat pemerintah kelurahan.
Mereka mulai menjalankan tugas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare.
Sebagai langkah awal pembentukan Timpora, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare melantik Timpora se-Kabupaten Barru, di Hotel Yotuefa, Kabupaten Barru, Sulsel, Rabu hari ini.
Acara pelantikan dihadiri pula Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Barru, Wardan; Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Kaharuddin; Kanit VI Satuan Intel Polresta Barru, Ipda Dedi Alfa Lobo; Kasi Intel Kejari Barru, Erwin; Kabid Inteldak Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Pamuji Raharja.
Juga perwakilan Badan Intelijen Strategis ( Bais) TNI dan Badan Intelijen Negara ( BIN).
Setelah pelantikan, digelar diskusi terkait dengan pengawasan orang asing.
Dalam diskusi, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Parepare mengatakan, dalam menjalankan tugas, pihaknya sangat berharap adanya koordinasi yang kuar antarintelijen bisa menjawab keraguan masyarakat bahwa pemerintah selalu hadir dalam menjaga kedaulatan negara.
Beberapa tahun terakhir, marak hoaks terkait serbuan orang asing ke Indonesia hingga mereka bebas memiliki identitas kependudukan yang diterbitkan pemerintah Indonesia.(*)
