Usai Debat Capres Jilid 2, Mantan Kuasa Hukum Ahok: Jokowi Membuka Topengnya!

Usai Debat Capres Jilid 2, Mantan Kuasa Hukum Ahok: Jokowi Membuka Topengnya!

TRIBUN-TIMUR.COM - Humphrey Djemat, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) versi Muktamar Jakarta, menyayangkan sikap calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo alias Jokowi.

Humphrey Djemat menilai Jokowi menyerang personal calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto, dalam debat kedua Pilpres 2019, Minggu (17/2/2019).

Jokowi, katanya, menyerang personal Prabowo Subianto atas kepemilikan lahan ratusan hektare di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah.

"Kami sayangkan, kan ada aturan KPU tidak boleh menyerang personal. Tadi Pak Jokowi sudah mulai menyerang personal yang ada lahan-lahan sekian besar dikuasai Pak Prabowo," ujar Humphrey Djemat di Jakarta, Senin (18/2/2019).

Baca: 7 Kesalahan Data Jokowi dalam Debat Capres Tadi Malam, Catat! ini 7 Janji dan Mimpi Prabowo Subianto

Meski demikian, katanya, Prabowo Subianto tak responsif atas serangan presiden petahana itu.

Mantan kuasa Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok itu justru mengacungkan jempol melihat ketenangan mantan Danjen Kopassus TNI AD itu.

"Tapi beliau di akhir debat menyatakan bahwa itu hanya HGU (hak guna usaha) saja. Kalau mau diambil (oleh negara) juga enggak apa-apa katanya. Daripada asing kan lebih baik dia (Prabowo Subianto) yang mengelola. Masih Indonesia juga," paparnya.

Dengan serangan yang mengarah ke pribadi tersebut, Humphrey Djemat menilai Jokowi melanggar etika, bahkan peraturan KPU, untuk tidak menyerang personal lawan debatnya.

 Humphrey Djemat pun meminta agar kubu Prabowo Subianto untuk melapor serangan pribadi tersebut secara resmi ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

"Jokowi juga telah melanggar asas kerahasiaan dalam data atau dokumen di pemerintahan. Apa mentang-mentang dia (Jokowi) petahana atau presiden bisa seenaknya buka data lawan politiknya?" bebernya.

Humphrey Djemat menyebut, apa yang dilakukan Jokowi adalah pelanggaran hukum.

Oleh karenanya, kubu Prabowo Subianto bisa melaporkan pidana tentang hal tersebut.

"Ini masalah serius dan berbahaya, andaikata dibiarkan bisa jadi preseden buruk dalam debat-debat berikutnya. Nanti bisa saja Jokowi membuka berapa utang Prabowo (kalau memang ada) dan lainnya yang seharusnya dijaga kerahasiaannya," paparnya.

Humphrey Djemat menilai, apa yang dilakukan Jokowi menyerang secara personal, juga bisa menunjukkan jati dirinya bahwa Jokowi bisa melakukan segala macam cara, bahkan yang melanggar hukum secara halus untuk menjatuhkan lawannya.

Bahkan, pikiran liar bagi masyarakat awam bisa menjustifikasi bahwa dugaan adanya kriminalisasi terhadap lawan-lawan politiknya terjadi, tidak lepas dari kepentingan penguasa.

"Dia (Jokowi) telah membuka topengnya," ucap Humphrey Djemat. (*)

7 Kesalahan Data Jokowi

Calon presiden (capres) 01 Joko Widodo (Jokowi) mengungkapkan beberapa kesalahan data saat debat capres yang diselenggarakan di Hotel Sultan, Minggu (17/2/2019).

Tema debat capres tersebut terkait masalah energi, pangan, infrastruktur, lingkungan, dan sumber daya alam.

Berikut ini 7 kesalahan data Jokowi yang dirangkum TribunWow.com, Senin (18/2/2019):

1. Pembebasan Lahan

Jokowi mengatakan dalam 4,5 tahun hampir tak ada konflik pembebasan lahan.

"Untuk ganti rugi, dalam 4,5 tahun hampir tak terjadi konflik pembebasan lahan untuk infrastruktur, karena tidak ada ganti rugi, yang ada ganti untung," ujar Jokowi.

Jokowi menambahkan, biaya pembebasan lahan saat ini sangat kecil yakni sebesar 2-3 persen.

Baca: Diserang Denny JA dan Rizal Mallarangeng, Begini Reaksi Rocky Gerung

"Kenapa tidak ditingkatkan menjadi 4-5 persen sehingga seluruh kontraktor jalan memberi angka yang lebih besar, sehingga tidak terjadi konflik antar masyarakat," pungkas dia.

Namun, dilansir melalui Twitter @KompasTV, berdasarkan laporan dari Ombudsman tahun 2017 ada sejumlah laporan pembebasan lahan yang tercatat.

Setidaknya ada tiga substansi teratas sepanjang 2017 dari 8.264 yang dilaporkan ke Ombudsman.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 13,43 persen berasal dari pertanahan.

Sebanyak 13,07 persen dari pendidikan, dan kepolisian sebanyak 12,2 persen.

Baca: Ini Analisis Gestur: Senyum Jokowi Tulus, Prabowo Lebih Tenang! Soal Unicorn dan Lahan di Aceh

2. Jalan Desa

Jokowi Jokowi yang merupakan presiden petahana ini mengatakan bahwa dalam era pemerintahannya telah membangun 191 ribu jalan di desa.

"Sebetulnya kalau pembangunan infrastruktur untuk rakyat dari depan sudah saya sampaikan, pembangunan 191 ribu km jalan-jalan di desa betul-betul untuk rakyat di bawah, ini yang sering tidak dilihat orang," ujar Jokowi.

Namun, dalam rapot tahunan Jokowi yang diunggah melalui channel YouTube Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Oktober 2018 tercatat tidak ada jumlah sebanyak yang disebutkan Jokowi saat debat.

Tercatat 158.691 km jalan desa yang terbangun.

3. Kebakaran Hutan

Dikutip TribunWow.com dari Kompas.com, Calon Presiden Petahana Jokowi menyebutkan, satu di antara keberhasilannya dalam memimpin Indonesia selama 4 tahun terakhir adalah menekan kebakaran hutan dan lahan.

Capres nomor urut 01 ini mengatakan, selama tiga tahun terakhir pemerintahannya, kebakaran hutan sudah bisa diatasi.

"Kita ingin kebakaran hutan, kebakaran lahan gambut tak terjadi lagi, dan ini sudah kita atasi," kata Jokowi dalam segmen pertama atau penyampaian visi misi pada debat calon presiden di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (17/2/2019).

"Dalam tiga tahun ini, tidak terjadi kebakaran hutan dan lahan gambut," lanjut Jokowi.

Namun, Greenpeace Indonesia memberikan bantahan atas pernyataan Jokowi itu melalui Twitter miliknya, @GreenpeaceID, Minggu (17/2/2019).

Greenpeace mengungkapkan bahwa faktanya kebaran hutan besar terjadi pada 2015 dan masih terus terjadi hingga saat ini.

"Pak @jokowi tadi mengeluarkan statement bahwa tidak terjadi kebakaran hutan selama 3 tahun terkahir. Faktanya?

Sejak tragedi kebakaran hutan terbesar 2015, kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun hingga sekarang. #DebatCapres," tulis Greenpeace Indonesia.

4. Impor Beras

Jokowi mengatakan sejak 2014 hingga 2019 ini, Indonesia telah menurunkan impor beras.

Pernyataan presiden petahana itu juga dilengkapi dengan pernyataan stok suplus sebanyak hampir 3 juta ton.

"Bahwa sejak 2014 sampai sekarang impor kita untuk beras ini turun, dan produksi beras kita supaya kita tahu semuanya sembilan belas delapan empat kita memang swasembada," ujar Jokowi.

"Dan saat itu produksi beras kita dua puluh satu juta ton per tahun. 2018 kemarin produksi beras kita 33 juta ton beras."

"Konsumsi kita, konsumsi kita dua puluh sembilan koma. Artinya apa? Ada stok ada surplus sebanyak hampir 3 juta ton. 2,8 juta ton. Apa artinya? Kita ini sebetulnya sudah surplus."

Namun dilansir dari Twitter Kompas TV berdasarkan data Kementrian Pertanian, produksi beras tahun 2018 adalah 48,5 juta ton.

Sementara total konsumsi beras nasional benar yakni sebanyak 33,47 juta ton.

Surplus data yang diberikan Jokowi melenceng jauh yakni saat ini sebesar 13,03 juta ton.

5. Palapa Ring

Jokowi banyak menyebutkan prestasinya soal Palapa Ring di kabupaten dan kota di era 4.0.

Ia mengatakan dalam pembangunannya, Palapa Ring Indonesia bagian tengah sudah selesai 100 persen.

"Saya sampaikan Palapa Ring di Indonesia bagian Barat telah 100 persen selesai, Indonesia bagian tengah 100 persen selesai, Indonesia bagian Timur 90 persen selesai, dan nanti di Juli insya Allah 100 persen juga akan selesai, ini menyambungkan-menyambungkan backbone dengan broadband dengan kecepatan yang sangat tinggi dan yang kedua juga," kata Jokowi.

Sementara data yang diperoleh dari Kementrian Komunikasi dan Informatika, Palapa Ring paket barat telah selesai 100 persen pada Maret 2018.

Paket tengah selesai Desember 2018.

Sedangkan paket timur 88,14 persen per Desember 2018.

6. Sistem 4G

Presiden petahana, mengatakan di Indonesia Bagian Timur hampir 100 persen dibangun sistem 4G.

Ia menambahkan saat ini juga tengah dibangun hampir 74 persen di kabupaten dan kota.

"Indonesia bagian Barat bagian Timur bagian tengah semuanya hampir sudah 100%," ujar Jokowi.

"Juga sistem 4G, yang sekarang ini telah kita bangun hampir 74 persen di kabupaten kota yang kita miliki telah kita selesaikan."

Faktanya berdasarkan Kementrian Komunikasi dan Informatika, saat ini jumlah kabupaten atau kota yang terlayani broadband 4G di tahun 2017 adalah 64, 4 persen.

Baca: Jokowi: Kita Sudah Surplus Beras

7. Produksi Kelapa Sawit

Jokowi dalam tema Sumber Daya Alam mengatakan saat ini produksi kelapa sawi di Indonesia sudah 46 juta ton per tahun.

"Supaya masyarakat tahu bahwa sekarang produksi sawit Indonesia itu sudah 46 ton per tahun, dan melibatkan petani kurang lebih 16 juta petani," ujarnya.

Sementara sumber dari data BPS mencatatkan, produksi kelapa sawit dalam satu tahun tidak mencapai 46 juta ton.

Rata-rata masih di angka 30 juta ton tiap tahun.

Seperti di tahun 2015 yakni sebesar 26,5 juta ton, lalu yahun 2016 sebesar 31,4 juta ton, dan tahun 2017 sebesar 34,4 juta ton. (Wartakota)