Saatnya Berburu Tiket, Garuda Indonesia, Citilink, dan Sriwijaya Air Turunkan Harga 20 Persen

Setelah masalah ini sampai ke Presiden Joko Widodo, pemerintah tengah mempertimbangkan menghapus Pajak Pertambahan Nilai ( PPN) untuk avtur.

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan usulan penghapusan PPN avtur tersebut telah disampaikan kepada Presiden Jokowi.

Menurutnya, usulan itu muncul karena PPN dinilai sebagai beban bagi harga avtur sehingga susah turun.

Pengenaan PPN membuat harga avtur di Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan negara lain.

"Kita tidak terlalu beda jauh kok sama Singapura, tapi ya perbedaannya pajak, kita kena PPN, di mereka tidak kena," ujar Rini usai menemui Presiden Joko Widodo di Kompleks Istana Kepresidenan, Rabu (13/2/2019).

Rini mengatakan, usulan penghapuasan PPN tersebut telah disampaikan kepada Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati.

Selain itu, pemerintah juga terus mengkaji struktur biaya penjualan avtur.

Namun, terkait kehadiran pihak lain dalam menjual avtur perlu peninjauan terkait infrastruktur.

Pasalnya saat ini penjual avtur satu-satunya di Indonesia yaitu PT Pertamina (Persero) telah melakukan investasi infrastruktur.

"Infrastruktur di dalam, infrastruktur penyimpanan itu semua investasi Pertamina," terang Rini.

Peneliti dari Institute for Development of Economics and Finance ( Indef), Abra Talattof, memberikan saran bagi pemerintah agar harga tiket pesawat tak membebani masyarakat.

Salah satunya dengan mengurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi Pertamina saat menjual avtur.

"Pertama, mengkaji mengurangi PPN avtur. Jadi pajak pertambahan avtur di Indonesia 10 persen. Di Singapura 7 persen. Kira-kira bisa enggak Menkeu memberi stimulus untuk PPN avtur dikurangi, minimal kompetitif dengan negara tetangga, supaya harga avturnya bisa lebih murah," ujar Abra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (12/2/2019).

Kedua, lanjut Abra, pemerintah juga perlu mengurangi biaya yang dikenakan otoritas bandara kepada Pertamina saat menjual avtur.

"Pungutan itu menyebabkan ada tambahan ongkos buat Pertamina. Di negara lain informasi yang saya dapat itu enggak ada. Solusinya duduk bersama antara stakeholder kira-kira ruang mana yang masih dimungkinkan untuk jadi jalan keluarnya," kata Abra.