Jaksa Dakwa Eks Kadis Koperasi Pemkot Makassar, Rugikan Negara Rp 380 Juta

Dalam persidangan mendudukan dua terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM , Gani Sirman

Jaksa Dakwa Eks Kadis Koperasi Pemkot Makassar, Rugikan Negara Rp 380 Juta
Hasan/Tribun
Sidang perdana kasus dugaan korupsi pengadaan barang Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (12/02/2019). 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sidang perdana kasus  dugaan korupsi pengadaan barang  Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Selasa (12/02/2019).

Dalam persidangan mendudukan dua  terdakwa yakni mantan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM , Gani Sirman dan Kepala Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar, M Enra Efni.

Sidang dipimpin langsung Widiarso selaku Ketua Majelis Hakim digelar dengan agenda pembacaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan  Negeri Makassar.

Baca: Korupsi Dana Hibah Pemkot Makassar, Polda Sulsel Periksa 6 Saksi

Baca: Dana Sanggar Kerajinan Lorong-lorong Dikorupsi, Dua Pejabat Pemkot Segera Diadili

Baca: Dugaan Korupsi Dana Dinkes Parepare, Eks Kadis Kesehatan Diperiksa Polisi

Pantauan Tribun kedua terdakwa dihadirkan dalam kursi Pengadilan  didampingi setidaknya lima orang pengacara yang duduk di sebelah kiri Majelis Hakim.

Hingga pukul 15.27 Wita pembacaan dakwaan oleh JPU masih berlangsung.
Diberitakan sebelumnya, Gani Sirman dan Enra sebelumnya ditetapkan penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulsel sejak beberapa bulan lalu, tepatnya 2018 tahun lalu.

Keduanya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan barang persediaan Sanggar Kerajinan Lorong-Lorong Kota Makassar Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar.

Gani Cs dianggap melawan hukum. Melakukan pembayaran atas beban APBN/APBD yang seharusnya tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima, sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Ayat (1) UU RI No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negera.

Kedua terdakwa juga tidak mematuhi etika pengadaan yang harus dipatuhi oleh seorang pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen (PPK maupun pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

Itu diatur dalam Pasal 6 huruf a, c, e, f, g, dan h Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden No. 4 tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah.

Halaman
12
Penulis: Hasan Basri
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved