BNPB: Bencana Sulsel Paling Banyak Timbulkan Korban Jiwa Selama 2019

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat bencana di Indonesia selama satu bulan terakhir 2019 sebanyak 477 kali kejadian.

Sebanyak 102 orang meninggal, 11 orang hilang , 164 luka, 326.345 mengungsi , 6290 unit rumah rusak dan 144 fasilitas umum rusak dari data rekapan per 7 Februari 2019.

Sulawesi Selatan masuk dalam daerah yang paling banyak menimbulkan korban jiwa , yakni 79 meninggal, luka luka 48 orang. mengungsi 5.506 jiwa.

Baca: Jadwal, Statistik, Prediksi Skor Big Match Liga Inggris Man City vs Chelsea Malam ini: Nonton Disini

Baca: Sudah Tiga Kali Kepala BNPB Sambangi Kantor Gubernur Sulsel, Bahas Banjir dan Longsor

Baca: Cegah Banjir, BNPB Akan Kembalikan Fungsi Lahan di Gowa

Lalu rumah rusak 1.397 unit, rumah terendam 22.506 unit, jembatan 56 unit, sawah 12.785 hektar dan sekolah 56 unit.

"Bencana Sulawesi Selatan merupakan bencana yang paling banyak menimbulkan korban jiwa," kata Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho dalam rilisnya.

Dalam data BNPB juga disebutkan Sulawesi Selatan masuk dalam lima provinsi paling banyak kejadian selama satu bulan terakhir.

Daerah terbanyak dilanda bencana pertama terjadi Jawa Tengah dengan 179 kejadian, disusul Jawa Timur 84 kejadian, Jawa Barat 62 kejadian, Sulsel 36 kejadian dan Aceh 13 kejadian

Bencana yang melanda Indonesia kata Sutopo lebih 98 bencana hidrometerologi . Seperti puting beliung dengan 241 kejadian, tanah longsor 111 kejadian.

Lalu, banjir 110 kejadian, kebakaran hutan dan lahan 7 kali kejadian, gempa bumi 4 kejadian, letusan gunung api 2 kejadian dan gelombang pasang atau abrasi 2 kejadian.

Adapun upaya yang dilakukan pemerintah sendiri terhadap bencana di Indonesia, beberapa pekan lalu seluruh BPBD se Indonesia telah melakukan rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Presiden di Surabaya.

Ada enam hal yang disampaikan dalam arahan Presiden yaitu:

1 Perencanaan, rancangan dan pembangunan tata ruang harus memperhatikan peta rawan bencana. dalam rangka mitigasi bencana. Dengan melihat siklus bencana yang selalu berulang, lokasi bencana sering di tempat yang sama. Misalnya di NTB, daerah yang dilanda gempa pada tahun 2018 ternyata juga pernah terjadi pada tahun 1978. Gempa di Palu juga sama terjadi sebelumnya.

Setiap rancangan pembangunan ke depan harus dilandaskan pada aspek-aspek pengurangan risiko bencana. Bappeda harus paham hal ini, di mana daerah yang boleh dan tidak boleh diperbolehkan. Rakyat betul-betul dilarang untuk masuk ke dalam tata ruang yang memang sudah diberi tanda merah. Mereka harus taat dan patuh kepada tata ruang.

2. Pelibatan akademisi, pakar-pakar kebencanaan untuk meneliti, melihat, mengkaji, titik mana yang sangat rawan bencana harus dilakukan secara masif. Para peneliti dan pakar harus mampu memprediksi ancaman dan mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana. Libatkan akademisi dan pakar, jangan bekerja hanya saat terjadi bencana. Pakar di Indonesia meskipun tidak banyak tetapi ada, sehingga kita mengetahui adanya megathrust, pergeseran lempeng dan lain-lain. Setelah pakar berbicara, kemudian sosialisasikan kepada masyarakat.