Dahlan Dahi Kritik Regulasi Terhadap Media Massa di Depan Menteri dan Dewan Pers

TRIBUN-TIMUR.COM, SURABAYA - Director and Editor in Chief Tribunnews.com, Dahlan Dahi mengeritik beberapa regulasi pemerintah yang dinilai tak adil terhadap media massa di Indonesia.

Salah satu contohnya adalah banyak regulasi yang sangat membatasi masyarakat beriklan politik di media massa lokal.

Sementara regulasi pemerintah tak melarang atau mengatur iklan politik di Google, Facebook, dan perusahaan agregator lainnya.

Dahlan menyampaikan hal itu saat menjadi pembicara pada Konvensi Nasional Media Massa di Hotel Sheraton, Surabaya, Jawa Timur, Jumat (8/2/2019).

Akhirnya, kata Dahlan yang juga VP Entertainment News Kompas Gramedia (KG Media), banyak orang dan perusahaan beralih beriklan di Google dan Facebook.

Padahal media lokal justru bayar pajak dari setiap transaksi iklan dan gaji para karyawannya.

"Sedangkan Google dan Facebook serta rekannya apakah juga bayar pajak di Indonesia? Apakah ini adil?" papar Dahlan disambut aplaus dari hadiri.

Acara ini mengangkat tema Media Massa di Tengah Terpaan: Winner Takes All Market.

Digelar dalam rangka Hari Pers Nasional (HPN) 2019 yang tahun ini dipusatkan di Kota Pahlawan.

Selain mengeritik regulasi terhadap media massa, Dahlan juga memaparkan sejumlah tantangan media massa, baik ber-platform print maupun media online.

Kalau banyak orang menyebut kehadiran teknologi digital atau media cyber membunuh media print, menurut Dahlan bisa sebaliknya.

Kalau dikelola benar, justru kehadiran media online bisa menjadi penyelamat media print dari sisi pendapatan (revenue).

Selain Dahlan, pembicara lainnya adalah pengusaha Chairul Tanjung, komisioner Dewan Pers Nezar Patria dan Irfan Ramli.

Konvensi ini dihadiri ratusan insan pers dari 34 provinsi di Indonesia. Dibuka oleh Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara.

Dihadiri Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo, mantan Menteri Kominfo Muh Nuh, dan mantan Ketua Umum PWI Margiono.