Dugaan Mark Up Jaldis Kembali Mencuat, Ketua DPRD Bulukumba Sebut Sudah Selesai

Menurut Hamzah, persolan tersebut telah selesai dan telah dikuatkan oleh rekomendasi yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Dugaan Mark Up Jaldis Kembali Mencuat, Ketua DPRD Bulukumba Sebut Sudah Selesai
Firki/TribunBulukumba.com
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Andi Hamzah Pangki, angkat bicara setelah kasus dugaan mark up anggaran Perjalanan Dinas (Jaldis), kembali mencuat. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD) Bulukumba Andi Hamzah Pangki, angkat bicara setelah kasus dugaan mark up anggaran Perjalanan Dinas atau Jaldis), yang kembali mencuat.

Menurut Hamzah, persolan tersebut telah selesai dan telah dikuatkan oleh rekomendasi yang diterbitkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang menyebut hal tersebut hanya terdapat kesalahan administrasi.

"Soal kerugian negara itu sudah dikembalikan, lagian ini bukan kesalahan pada DPRD tapi ini hanya kesalahan administrasi. Itu berdasarkan rekomendasi BPK," jelasnya Hamzah Pangki, di Gedung DPRD Bulukumba, Senin (4/2/2019).

Baca: TRIBUNWIKI: 5 Warkop di Sekitar Jl Sunu Makassar, No 1 Ada PS 4-nya, No 5 Ada Catur

Baca: Astra Grup Makassar Beri Bantuan Logistik Senilai Rp270 Juta untuk Korban Bencana Banjir di Sulsel

Baca: Didik A Majid: Belum Ada Muscablub, Saya Masih Ketua Hanura Soppeng

Dalam rekomendasi BPK, menurut Hamzah terdapat dua poin keputusan yang disampaikan.

Yang pertama, kata Hamzah Pangki, menyebutkan bahwa Sekretariat selaku pengguna anggaran lalai dalam melakukan pengawasan.

Dan yang kedua, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan administrasi kegiatan, disebut tidak cermat melakukan verifikasi terkait pertanggungjawaban.

"Isi rekomendasi BPK cukup jelas, jadi hal ini tidak ada masalah lagi. Kita tentu berpegangan pada rekomendasi itu," katanya.

Menurut Hamzah, mencuatnya kembali kasus tersebut terkesan dipolitisasi.

Pasalnya, isu tersebut berembus tepat dimoment peringatan Hari Jadi ke 59 Kabupaten Bulukumba.

"Terkesan dipaksakan kasus ini kembali digulirkan, apalagi tepat di moment hari jadi. Apalagi tidak ada konfirmasi dari kami sebagai perimbangan informasi," ujarnya.

Kepala Unit (Kanit) Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Bulukumba, Bripka Muh Ali, membenarkan bahwa DPRD Bulukumba telah melakukan pengembalian negara yang menjadi temuan.

Sehingga dirinya menganggap kasus tersebut tidak lagi disoal.

"Itu sudah ada pengembalian kerugian negara oleh DPRD. Keberhasilan pemberantasan korupsi itu diukur dari keberhasilan mengamankan aset negara, bukan memenjarakan seseorang," tegasnya beberapa waktu lalu.

Namun, Bripka Ali menambahkan, bahwa tidak menutup kemungkinan kasus tersebut kembali berproses, jika kepolisian mengusulkan untuk dilakukan audit kembali. (*)

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved