Disebut Menteri Pencetak Utang, Ini Balasan Kemenkeu ke Prabowo Subianto: Utang Sudah Ada Sejak 1946

TRIBUN-TIMUR.COM - Calon Presiden (capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto, mendapatkan protes keras dari Nufransa Wira Sakti selaku Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementrian Keuangan (Kemenkeu) atas pidatonya, pada Sabtu (26/1/2019).

Protes itu dilakukan Nufransa karena sebutan Prabowo pada Kemenkeu sebagai 'Menteri Pencetak Utang'.

Nufransa melontarkan protesnya melalui akun Twitter miliknya, @nufransa, Minggu (27/1/2019).

Baca: Mark Zuckerberg Ingkar Janji kepada WhatsApp, Instagram, dan Messenger

Baca: Lebih Dikenal Butet daripada Liliyana Natsir, Ini Asal Muasalnya dan Rencana Usai Pensiun

Baca: Dulu Sempat Mengelak, Kini Raffi Ahmad Curhat Dikeluarkan Dari Pesbukers, Ada Masalah Apa?

Nufransa mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Prabowo sebagai capres sangat mencederai perasaan pekerja di Kemenkeu.

Menurutnya, utang adalah bagian dari kebijakan yang dibuat pemerintah untuk menjaga perekonomian dan alat untuk kemakmuran rakyat.

Ia menambahkan, utang sudah ada sejak tahun 1946 yang dulu disebut dengan Pinjaman Nasional.

Berikut ini protes Nufransa yang ditujukan oleh Prabowo Subianto.

"Apa yang disampaikan oleh Calon Presiden Prabowo sangat menciderai perasaan kami yang bekerja di Kementerian Keuangan.

Kementerian Keuangan adalah sebuah institusi negara yang penamaan, tugas dan fungsinya diatur oleh Undang-Undang.

Siapapun tidak sepantasnya melakukan penghinaan atau mengolok-olok nama sebuah institusi negara yang dilindungi oleh Undang-Undang, apalagi seorang Calon Presiden.

Pengelolaan utang diatur dalam undang-undang dan pengajuannya harus melalui persetujuan DPR.

Baca: Lowongan Kerja PT Taspen dan BPJS Ketenagakerjaan Masih Buka, Buruan Daftar di Link Resmi ini

Baca: Terlibat Prostitusi, Masa Lalu Vanessa Angel Terkuak, 16 Tahun Lalu Pergi dari Rumah Gegara Pria Ini

Baca: Cerita Asisten Hotman Paris, Dimaki dan Dikatain, Kini Punya 2 Mobil Mercedes Benz

Utang adalah bagian dari pembiayaan yang merupakan bagian dari kebijakan fiskal (APBN).

Kebijakan fiskal dan APBN adalah alat untuk menjaga perekonomian dan alat untuk memakmurkan rakyat dan mencapai tujuan bernegara.

APBN dituangkan dalam UU yang merupakan produk bersama antara pemerintah dan semua partai yang berada di DPR.

Pelaksanaan UU APBN dilaporkan secara transparan dan diaudit oleh lembaga independen BPK  (Badan Pemeriksa Keuangan) dan dibahas dengan DPR. Semua urusan negara ini ditur oleh Undang-Undang.

Pengelolaan dan kredibilitas APBN dan utang juga dinilai oleh lembaga rating dunia yang membandingkan utang dan kualitas kesehatan keuangan negara secara konsisten.

Indonesia termasuk dalam kategori investment grade oleh lembaga rating Moodys, Fitch, S&P (Standard and Poor), R&I (Rating and Investment Information Inc) dan ICRA.

Dengan peringkat tersebut adalah SALAH menyatakan utang negara sudah dalam stadium lanjut. YANG BENAR adalah kondisi keuangan negara dalam keadaan sehat dan bugar.

Seharusnya semua calon presiden menyampaikan informasi yang benar pada rakyat, bukan ucapan menyesatkan

Utang sudah ada sejak tahun 1946, dimana pemerintah sudah mengeluarkan surat utang negara yang disebut Pinjaman Nasional.

Dari masa ke masa, setiap pemerintahan akan menggunakan APBN untuk menyejahterakan rakyat dan menjalankan program pembangunan.

Baca: Viral Durian Harga Rp 14 Juta Per Buah, Ini 8 Faktanya, Berani Coba?

Baca: Jangan Asal Pinjamkan Earphone Kamu Mulai Sekarang, Ini Resikonya

Baca: Kisah Eka Tjipta Orang Terkaya Kedua di Indonesia, Merantau ke Makassar Berlayar 7 Hari 7 Malam

Kami jajaran di Kementerian Keuangan (BUKAN Kementerian Pencetak Utang), yang mayoritas adalah generasi milenial - bekerja dan bertanggung jawab secara profesional dan selalu menjaga integritas.

Kami bangga menjalankan tugas negara menjaga dan mengelola APBN dan Keuangan Negara - dari penerimaan, belanja, transfer ke daerah dan pembiayaan termasuk utang, untuk membangun Indonesia menjadi negara yang bermartabat. Jangan hina dan cederai profesi kami.

Kami menjaga keuangan negara dengan profesional," kicau Nufransa.

Diketahui, kritik pada Kemenkeu itu disampaikan Prabowo dalam deklarasi dukungan Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia (APTSI) di Padepokan Pencak Silat, TMII, Jawa Timur, Sabtu (26/1/2019) lalu.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo karena menurutnya situasai utang pemerintah saat ini sudah tidak wajar.

"Menurut saya, jangan disebut lagi Menteri Keuangan tapi mungkin Menteri Pencetak Utang. Bangga untuk utang, yang bayar orang lain," ujar Prabowo Subianto yang dikutip TribunWow.com dari Tribunnews.

Prabowo juga menambahkan persoalan tersebut tidak bisa diselesaikan secara instan.

Baca: Viral Durian Harga Rp 14 Juta Per Buah, Ini 8 Faktanya, Berani Coba?

Baca: Jangan Asal Pinjamkan Earphone Kamu Mulai Sekarang, Ini Resikonya

Baca: Kisah Eka Tjipta Orang Terkaya Kedua di Indonesia, Merantau ke Makassar Berlayar 7 Hari 7 Malam

Ia menegaskan utang seperti penyakit dengan stadium yang lumayan parah.

"Ibarat penyakit ini stadium lumayan parah. Utang menumpuk terus," tambah Prabowo.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

Baca: Peringatan Dini! Waspadai Hujan Lebat dan Angin Kencang di Makassar dan Sejumlah Wilayah di Sulsel

Baca: Lowongan Kerja Bappeda Sulsel, Lulusan SMA/ D3/ S1/ S2, Cek Syarat & Segera Daftar, Besok Terakhir

Baca: Sandiaga Uno Komentar soal Moderator Debat Pilpres Tommy Tjokro & Anisha Dasuki, Bahas Harry Tanoe

Baca: 6 Update Transfer: Misteri Persib Bandung Ganti Nomor Esteban Vizcarra, Mantan Striker PSM Hengkang