Korupsi, Eks Ketua DPRD Enrekang Dijebloskan ke Lapas

"Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan," kata Emanuel kepada Tribun.

Korupsi, Eks Ketua DPRD Enrekang Dijebloskan ke Lapas
dokumen tribun
Mantan Ketua DPRD Enrekang, Haji Banteng Kadang 

Laporan wartawan Tribun Timur Hasan Basri

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Mantan Ketua DPRD Enrekang, Banteng Kadang dijebloskan ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas 1 Makassar atas kasus dugaan korupsi penyimpangan dana Bimtek (Bimbingan Teknis), anggota DPRD Kabupaten Enrekang tahun 2015-2016.

Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Enrekang, Emanuel Ahmad penahanan tersangka setelah penyidik Kepolisian Daerah Sulsel resmi melakukan tahap dua atau penyerahan barang bukti dan tersangka sejak Senin (07/01/2019).

Baca: Bawaslu Maros: Peserta Pemilu Berkampanye Melalui Media Bisa Dipidana

Baca: Affandy Agusman Aris: Hanura Optimis Lolos PT 4 Persen

"Tersangka akan ditahan selama 20 hari ke depan," kata Emanuel kepada Tribun.

Setelah penyusunan dakwaan, barulah tersangka dilimpahkan ke Pengadilan untuk pembuktian perbuatanya di muka persidangan.

Emanuel mengatakan dalam perkara ini sebenarnya menyeret tujuh orang tersangka. Tetapi, enam tersangka lainnya lebih dulu ditahap penyidik Kepolisian.

Baca: Terlibat Kasus Prostitusi Artis, Sang Adik Ungkap Perlakuan Vanessa Angel kepada Keluarga Selama ini

Mereka adalah mantan wakil ketua DPRD Enrekang Arfan Renggong, anggota DPRD Kabupaten Enrekang Mustiar Rahim. Sekertaris Dewan (Sekwan) Sangkala Tahir, serta tiga penyelenggara atau EO (Event Organizer) Bimtek, Gunawan, Nawir dan Nurul Hasmi.

Mantan Ketua DPRD Enrekang lambat ditahap duakan berkas perkaranya lantaran yang bersangkutan sebelumnya tiba tiba saksi dan harus dirawat di rumah sakit di Makassar.

Ketujuh tersangka ditetapkan tersangka karena diduga tidak memenuhi syarat yang diwajibkan dalam Permendagri, tentang orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD (tidak ada MoU).

Baca: Motif Hasyim Prasetya Tega Tembak Kekasihnya Devi Setiani Hingga Tewas: Ini Penjelasan Polisi

Serta tidak ada rekomendasi badiklat kemendagri. Penyelanggaraanya juga tidak penuhi syarat dan tidak memiliki legalitas). Sehingga kuat dugaan bahwa kegiatan Bimtek anggota DPRD Enrekang itu hanya fiktif.

Akibat temuan itu, para tersangka diindikasi menyalagunakan anggaran negara sebanyak Rp 855 juta pada aggaran pengadaan Bimtek 2015 sebesar Rp 3,6 miliar.

Ada 49 kegiatan Bimtek di tujuh kota di Indonesia dengan menggunakan biaya negara. Diantaranya, Makassar, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Bali dan lombok. (*)

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com

 

Penulis: Hasan Basri
Editor: Hasrul
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved