Bahas Uang Makan ASN, DPRD Panggil Pemkot Palopo

RDP tersebut membahas hal yang dipermasalahkan Maksum Runi, mengenai tidak adanya uang makan minum untuk Aparatur Sipil Negara (ASN)

Bahas Uang Makan ASN, DPRD Panggil Pemkot Palopo
hamdan/tribunpalopo.com
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Musyawarah, Kantor DPRD, Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (4/1/2019) sore. 

Laporan Wartawan TribunPalopo.Com, Hamdan Seoharto.

TRIBUNPALOPO.COM, WARA - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Ruang Musyawarah, Kantor DPRD, Jl Andi Baso Rahim, Kecamatan Wara, Kota Palopo, Jumat (4/1/2019) sore.

RDP itu menghadirkan Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Hamzah Jalante, Kepala Inspektorat Pemkot Palopo, Samil Ilyas dan Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Palopo, Maksum Runi.

RDP tersebut membahas hal yang dipermasalahkan Maksum Runi, mengenai  tidak adanya uang makan minum untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam lingkup Pemkot Palopo. Maksum, bermaksud  memperjuangkan uang makan bagi PNS.

Maksum Runi menjelaskan, penganggaran uang makan bagi ASN itu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 78/PMK.02/2017 perubahan atas PMK nomor 33/PMK.02/2016 tentang standar biaya masukan TA 2017.

“Uang makan itu bagi golongan I dan II Rp35.000, golongan III Rp37.000, dan golongan IV sebesar Rp41.000 perhari kerja. Jadi dasar hukum pembayaran uang makan minum PNS ada, tapi kok PNS Palopo tidak pernah terima,” katanya.

Kepala BPKAD Kota Palopo, Hamzah Jalante langsung menjawab pernyataan Maksum Runi, menurutnya, anggaran uang makan dan minum itu bukan keharusan. Tapi disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Jika itu diakomodir, maka anggaran untuk belanja pegawai bisa membengkak hingga Rp 30 miliar. Sehingga otomatis akan mengurangi belanja untuk kepentingan langsung masyarakat.

“Anggaran untuk makan minum harian bagi ASN itu bukan keharusan. Untuk di Palopo kita belum pernah. Hanya biaya makan dan minum untuk rapat,” jelasnya.

Saat RDP masih sementara berlangsung, tiba-tiba Wali Kota Palopo Judas Amir datang didampingi oleh beberapa pejabat lainnya.

Dengan nada tinggi, Judas Amir menegaskan, jika penganggaran uang makan bagi PNS itu bukan kewajiban. Bukan keharusan. Yang jelas, itu tidak ada di APBD 2019.
Ia pun mempersilahkan DPRD dan menantang Maksum Runi agar pergi belajar dan mempertanyakan ke Jakarta terkait keharusan Pemda menganggarkan uang makan bagi ASN.
RDP itu dipimpin oleh  Ketua Komisi I  Abdul Jawad Nurdin, juga dihadiri sejumlah anggota DPRD lintas komisi, diantaranya ada Alfri Jamil, Bakri Tahir, Dahri Suli, Herawati Masdin, Zubir Surasman, dan Nureny.

Penulis: Hamdan Soeharto
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved