Diberhentikan, Mahasiswa UKI Toraja Gugat Rektor ke Mahkamah Agung

Laporan Wartawan Tribun Timur, Herson Bonggakaraeng

TRIBUNAMAMASA.COM, Mamasa -Puri Paembonan, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan teknik mesin di Universitas Kristen Indonesia Toraja (UKI Toraja) terpaksa harus menunda kuliah lantaran ia diberhentikan sebagai mahasiswa oleh Rektor UKI Toraja.

Awalnya Puri mengikuti kegiatan bina akrab bersama dengan mahasiswa teknik mesin lainnya dalam rangka Penyambutan Mahasiswa Baru Teknik Mesin, namun kegiatan tersebut dilaksanakan tanpa persetujuan dari pihak kampus sehingga menyebabkan Puri dan beberapa mahasiswa teknik mesin di berhentikan (DO) sebagai mahasiwa UKI Toraja Jumat, (13/10/2017)

Puri yang tidak terima pemberhentian tersebut melakukan segala upaya termasuk melibatkan beberapa tokoh masyarakat dan instansi pemerintah setempat agar di fasilitasi dengan pihak kampus, sayangnya, perjuangan Puri tidak membuahkan hasil yang diharapkan.

Baca: Ibu Muda di Luwu Utara Diringkus Polisi Usai Curi HP

Baca: TERUNGKAP Alasan Adik Olga Syahputra Jadi Tukang Parkir, Gini Perlakuan Billy Syahputra ke Adiknya

Baca: Anugrah Pratama Syaifuddin Zikir Bersama Warga Kompleks Baruga Raya Antang

Baca: Anugrah Pratama Syaifuddin Zikir Bersama Warga Kompleks Baruga Raya Antang

Baca: Siang Ini Luwu Diprediksi Hujan Intensitas Sedang

Baca: Pagi Ini Selayar Berawan, Waspada Tinggi Gelombang

Baca: LINK Pengumuman 32 Instansi Hasil Akhir Kelulusan CPNS 2018, Cek Nama & Nomormu atau Kabari Saudara

Baca: Profil Doni Monardo, Eks Jenderal Kopassus Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Kepala BNPB yang Baru

Baca: Deretan Ponsel Ini Tak Bisa Lagi Gunakan WhatsApp, Salah Satunya iPhone, Segera Cek HP Kamu!

Dalam kondisi demikian, Puri tidak berhenti berjuang untuk keadilan bagi dirinya. Berkat dukungan teman-teman dekatnya, Puri tetap semangat dalam masa-masa sulitnya.

Merasa diabaikan oleh pihak kampus, Puri memutuskan untuk menempuh jalur hukum. Ia mendapatkan bantuan hukum dari seorang Pengacara, Frengky Richard Mesakaraeng, S.H. Dimana saat di konfirmasi via telpon, Frengky membenarkan hal tersebut termasuk alasan pemecatan Puri sebagai mahasiswa UKI Toraja,Senin, 1/1/2019 siang.

“Benar, Puri di DO dari kampus UKI Toraja tanpa dasar yang rasional. Ia menjadi salah satu korban dari arogansi kekuasaan dalam kampus. Puri tahu bahwa ia punya hak yang dilindungi oleh hukum untuk melawan ketidakadilan itu, tapi tentu dengan cara benar dan tidak melanggar hukum”. Kata Frengky Richard Mesakaraeng, S.H.

Puri melalui kuasa hukumnya sudah mengajukan gugatan di Pengadilan TUN Makassar dan dinyatakan menang. Rektor UKI Toraja yang tidak puas dengan putusan tersebut mengajukan Banding ke Pengadilan Tinggi TUN Makassar lalu mereka dimenangkan.

“Ya! Skornya sekarang 1-1. Tapi kami sebagai pihak yang dirugikan atas putusan Banding tersebut, tentu tidak bisa tinggal diam dan menerima begitu saja. Kesempatan untuk mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia masih terbuka untuk kami.” Ujar Frengky

Dari informasi yang berhasil didapatkan, pada hari Kamis (31/12/2018) kemarin, Puri melalui kuasa hukumnya resmi mendaftarkan permohonan Kasasi ke Mahkamah Agung melalui Pengadilan TUN Makassar.

Lalu, apakah Puri punya peluang untuk menang di Mahkamah Agung? Frengky sangat optimis dengan upaya hukum yang ia tempuh.

“Kami tidak bisa menafikan bahwa kami kalah di tingkat Banding. Hanya saja, kami melihat bahwa ada kekeliruan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie dalam memutus perkara ini di tingkat Banding”. Ucap Frengky

Saat ditanya alasannya mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung, Frengky menyampaikan beberapa poin.

“Salah satu alasan kami mengajukan Kasasi ke MA adalah menyangkut gugatan kami yang dianggap tidak memenuhi syarat (Prematur), dimana dalam putusan Banding Majelis Hakim menyatakan bahwa UKI Toraja punya peraturan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang mengatur upaya administrasi berupa keberatan. Karena itu keberatan Puri tidak serta merta dapat diajukan ke Pengadilan TUN sebelum menempuh upaya administrasi terlebih dahulu berdasarkan Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 5/1986 PTUN”. Tutur Frengky

Frengky sangat menyayangkan Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara digunakan untuk menggugurkan gugatannya karena dianggap tidak tepat diterapkan dalam kasus ini.

Pasal 48 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara mengatur :
Ayat (1) Berbunyi : Dalam hal suatu badan atau pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka sengketa Tata Usaha Negara tersebut harus selesaikan melalui upaya administratif yang tersedia.

Ayat (2) berbunyi : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dengan ayat (1) jika upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan

“Pasal 48 UU 5/1986 yang digunakan dalam pertimbangan Majelis Hakim Judex Factie tingkat Banding sangat tidak tepat karena acuannya menggunakan Pasal 34 ayat (1) huruf f Peraturan Universitas Kristen Indonesia Toraja Nomor 29/UKI/Kep./V/2016 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Toraja yang mengatur adanya upaya administrasi berupa keberatan.” Ucap Frengky

“Apabila kita mencermati Pasal 48 ayat (1) dan (2) UU 5/1986 dapat disimpulkan bahwa hanya badan atau Pejabat TUN yang diberi wewenang oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administrasi sengketa TUN. Jika demikian, pertanyaan kita bersama adalah terkait apakah UKI Toraja diberikan kewenangan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan sengketa TUN? Dan apakah aturan tentang Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UKI Toraja merupakan peraturan perundang-undangan sebagaimaba yang dimaksud pada Pasal 48 UU 5/1986? Jawabannya tentu tidak, kenapa? karena aturan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa UKI Toraja dibentuk bukan atas dasar perintah undang-undang melainkan hanya peraturan yang bersifat internal di UKI Toraja. Hal ini dapat kita lihat pada Pasal 7 dan Pasal 8 UU 11/2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana aturan Kode Etik UKI Toraja tidak masuk dalam pengertian peraturan perundang-undangan”. Lanjut Frengky

Frengky berharap dengan permohonan Kasasi yang ia ajukan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dapat memperbaiki putusan pada tingkat Banding untuk keadilan dan kepastian hukum bagi Puri.

Subscribe untuk Lebih dekat dengan tribun-timur.com di Youtube:

Jangan lupa follow akun instagram tribun-timur.com