Kasus Mangrove yang Menyeret Kades Sendana Majene Dilimpahkan ke Penuntut Umum

Perkara itu dinyatakan P21, dan tersangka serta barang bukti telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kasus Mangrove yang Menyeret Kades Sendana Majene Dilimpahkan ke Penuntut Umum
Edyatma Jawi/Tribunmajene.com
Lahan mangrove di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Majene, yang dibabat beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Edyatma Jawi

TRIBUNMAJENE.COM, MAJENE -- Penyidik Polres Majene merampungkan berita acara pemeriksaan (BAP) kasus pembabatan mangrove di Desa Sendana, Kecamatan Sendana, Majene.

Kasus tersebut menjerat Kepala Desa Sendana, Sudirman sebagai tersangka. Perkara itu dinyatakan P21, dan tersangka serta barang bukti telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU).

"Sudah naik ke tahap 2, yaitu terasangka dan barang bukti sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Majene. Sekarang, sudah menjadi kewenangan jaksa," jelas Kapolres Majene AKBP Asri Effendy, Jumat (21/12/2018).

Baca: Irjen Umar dan Mayjen Surawahadi Pimpin Apel Gelar Pasukan Pengawalan Jokowi-JK di TSM Makassar

Baca: Bupati Luwu Timur Ajak Kepala SMP Tingkatkan Kualitas Pendidikan

Baca: Operasi Lilin di Sidrap Libatkan 400 Personil Gabungan

Kepala Desa Sendana telah ditetapkan sebagau tersangka oleh penyidik Polres Majene sejak 22 November lalu. Ia disangkakan melakukan perbuatan melawan hukun dengan merambah hutan mangrove di Desa Sendana.

"Ada beberapa unsur pidana yang terpenuhi, namun tersangka belum ditahan dengan alasan yang bersangkutan masih melayani masyarakatnya," ucap Asri Effendy.

Kasat Reskrim Polres Majene, AKP Pandu Arief Setiawan menambahkan, Sudirman diduga melanggar sejumlah pasal tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau kecil. Termasuk Undang-Undang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pasal yang dikenakan, lanjut AKP Pandu, diantaranya UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, pasal 78 Ayat (2) jo Pasal 50 Ayat (3) huruf A, B dan C.

Termasuk UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, pasal 84 ayat (1) Jo pasal 82 Ayat (1) huruf A, B dan C.

Sangkaan lain yakni UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, pasal 98 Ayat (1). Serta UU Nomor 1 Tahun 2014 pasal 35 huruf E, F dan G.

"Selain ancaman kurungan badan, yang bersangkutan juga diancaman denda hingga Rp10 miliar," jelas AKP Pandu.

Silakan Subscribe Akun Resmi Youtube Tribun Timur untuk news video terkini:

Silakan Follow akun resmi instagram tribun timur untuk info terbaru:

Baca: 9 Naga Penguasa Ekonomi Indonesia Berpihak ke Prabowo atau Jokowi? Ini Kata Tim Sukses Capres

Baca: Ini Artinya Apa? Jusuf Kalla Sebar Undangan Jokowi, Aksa Mahmud Undang Rocky Gerung ke Makassar

Penulis: edyatma jawi
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved