BPK Nilai Kinerja Keuangan Pemprov Sulbar Tahun 2018 Lelet
kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat, tahun anggaran 2018, mengalami kelambatan.
Penulis: Nurhadi | Editor: Nurul Adha Islamiah
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Kepala Badan Pemeriksa Keuanngan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, Eydu Oktain Panjaitan, menyerahkan hasil periksaan kinerja keuangan kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, tahun anggaran 2018, Senin (17/12/2018).
Penyerahan berlangsung di Aula Kantor BPK Perwakilan Sulawesi Barat, Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Mamuju. Diterima oleh Wakil Gubernur Sulawesi Barat, Hj. Enny Angraeny Anwar, dihadiri wakil ketua DPRD Sulbar.
Kepala BPK Perwakilan Sulawesi Barat menilai, kinerja keuangan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Sulawesi Barat, tahun anggaran 2018, mengalami kelambatan.
Baca: RSUD Salewangang Dinilai Tidak Transparan, Dokter Mogok Kerja
Baca: Ada 86 Janda Milenial di Selayar Masuk DPT Pemilu 2019
Baca: Hotman Paris vs Hilda Vitria Makin Panas, Pengacara Murka Cari Sumber Uang Hilda, Keuangan Terancam?
"Untuk pemerintah provinsi, masih sedikit yang diperiksa oleh BPK karena masih banyak anggaran kegiatan dalam APBD yang belum terserap secara maksimal hingga akhir tahun,"kata Eydu kepada wartawan di kantor BKP Perwakilan Sulbar.
Sehingga, lanjut Eydu, mau tidak mau pemeriksaan kinerja keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, akan kami lakukan di awal tahun 2019.
"Kita anggapa sepertinya lebih bagus di periksa di awal tahun, sehingga mencerminkan pertanggungjawaban yang utuh. Karena, masih banyak pekerjaan yang seharusnya selesai, namun hingga saat ini belum selesai,"ujarnya.
"Namun sekali lagi, kita tunggu hasil pemeriksaan yang lebih utuh yang akan dilanjutkan di awal tahun,"tambahnya.
Eydu menuturkan, pihaknya juga sudah memberikan warning untuk sejumlah pekerjaan yang dinilai kontrak sudah dalam kondisi kritis.
"Kkta juga menghargai teman-teman di provinsi, mungkin mereka lagi sibuk memperisiapkan pertanggungjawaban yang utuh, sehingga kita harus rencanakan pemeriksaan di awal tahun 2019,"tuturnya.
Silakan Subscribe akun Youtube Tribun Timur untuk news video terupdate:
Follow juga akun resmi Tribun Timur:
(*)