Hari Anti Korupsi Internasional, PMII Mamuju Minta BPK Buka Hasil Audit ke Publik

Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HANI),

Hari Anti Korupsi Internasional, PMII Mamuju Minta BPK Buka Hasil Audit ke Publik
nurhadi/tribunsulbar.com
PMII Mamuju melakukan unjuk rasa di kantor BPK Perwakilan Sulbar dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Internasional (HANI), Senin (10/12/2018) 

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Mamuju, Sulawesi Barat, menggelar unjuk rasa memperingati Hari Anti Korupsi Internasional (HANI), Senin (10/12/2018).

Selain di Mapolda Sulbar dan Kejaksaan Negeri Mamuju, momentum HANI yang jatuh pada 9 Desember, juga diperingati PMII dengan berunjuk rasa di kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sulbar.

Baca: Bursa Transfer Liga1: Wiljam Pluim Digoda Klub Malaysia, Bakal Se-Tim dengan Andik Vermansah?

Baca: BPOM Makassar Amankan Ratusan Jenis Kosmetik Tak Berizin, Ini Bahayanya Jika Digunakan!

Pantauan TribunSulbar.com, para pengunjuk rasa yang dipimpin koordinator lapangan Herisnsyah, membentangkan spanduk bertuliskan "Korupsi itu penyakit, bukan budaya".

Selain itu, mereka juga membawa sejumlah kertas petisi bertuliskan tuntutan mereka. Seperti, tangkap mafia proyek, usut tuntas budaya korupsi, dikemanakan anggaran rumah sakit, usut seluruh kasus korupsi di Sulbar.

Tiba di kantor BPK Perwakilan Sulbar di Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, para pengunjuk rasa duduk melantai di pelataran kantor BPK, sambil menyuarakan tuntutan.

Baca: Dishub Evaluasi Arah Jalan di Makassar Setiap Tiga Bulan

Baca: FOTO: BPOM Makassar Sita Ratusan Produk Kosmetik Ilegal di Makassar

Dalam orasi yang disampaikan oleh Heriansyah, mendesak agar BPK Perwakilan Sulbar, benar-benar melaksanakan fungsi sebagai lembaga negara yang bertugas mengawasi penggunaan keuangan negara.

"Kami meminta BPK untuk transparan dan membuka ke publik hasil audit, sehingga masyarakat bisa mengawal setiap dugaan penyelewengan anggaran negara baik APBN maupun APBD khususnya di Sulbar,"kata Heriansyah.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

ii
Penulis: Nurhadi
Editor: Waode Nurmin
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved