Ratusan Perawat Honorer Datangi DPRD, Mereka Minta Upah Layak

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Ratusan perawat di Kabupaten Mamuju, mendatangi gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) untuk mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) di Jl Ahmad Yani, Kelurahan Binanga, Kecamatan Mamuju, Sulbar, Jumat (7/12/2018) malam.

Para perawat tersebut diterima langsung oleh Ketua DPRD Mamuju, Hj. Sitti Suraidah Suhardi, Sekertaris Daerah (Sekda) H. Suaib dan sejumlah anggota DPRD dan sejumlah anggota DPRD.

Mereka kembali menuntut kejelasan nasib, agar upah dinaikkan sesuai standar Upah Minimun Kabupaten (UMK).

Mereka menuntut upah layak bagi perawat yang sudah mengabdi secara sukarela maupun kontrak diatas lima tahun di Puskesmas dan RSUD Mamuju.

Baca: Sekap Janda asal Bandung di Apartemen, Pemuda Wajo ini Jadi Tersangka

Baca: Pemuda Harapan Sinjai Borong Gelar Pelatihan Wirausaha Muda

Selain itu, mereka juga menuntut para perawat yang berstatus sukarela dijadikan tenaga kontrak melalui SK Bupati dan meminta Pemkab lalukan moratorium penerimaan tenaga perawat.

RDP yang dipimpin oleh Ketua DPRD Hj. Siti Suraidah Suhardi, berlangsung alot dan diwarnai perdebatan antara anggota DPRD, Sekda dan para perawat.

Anggota DPRD yang hadir dalam RDP seluruhnya mendukung perjungan nasib para perawat. Mereka mendesak, Sekda memberikan jawaban yang pasti kepada perawat.

"Pak Sekda silahkan berikan jawaban yang pasti-pasti saja kepada teman-teman perawat, jangan memberi harapan,"kata Masram anggota DPRD dari PAN.

Menanggapi pernyataan anggota DPRD, Suaib menegaskan, belum bisa memenuhi tuntuan parawat soal penambahan upah sesuai UMK.

"APBD 2019 sudah dalam tahap asistensi di provinsi, sehingga belum bisa kita penuhi,"kata Suaib.

Kata Suaib, pihaknya akan mengkaji ulang persoalan tersebut dengan pihak DPRD dan pihak keuangan, karena untuk menaikkan upah perawat tentu akan mempertimbangkan kemampuan keuagan daerah.

"Karena ini adalah bagian dari APBD, sehingga kita tidak boleh asal mengambil keputusan,"ucapnya.

Selain itu, Suaib juga menuturkan, pemerintah saat ini sedang menunggu regulasi terkait penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

"Kalau itu sudah diundangkan, baru kita bisa mengambil sikap, kalau sekarang tidak mungkin kita lakukan penaikan upah, karena APBD 2019 sudah disahkan,"katanya.

Legislator demokrat, Ramliati mendesak bupati agar segera mengambil keputusan terkait tuntutan para perawat.

"Jika tidak segera dilakukan, ini akan berdampak pada pelayanan kesehatan. Tolong sampaikan kepada pak Bupati pak Sekda, berikan kenang-kenang pada perawat sebelum berakhir masa jabatannya,"ujar Ramliati.

Sementara legislator PDIP Ado Masud memberikan masukan kepada pihak eksekutif, untuk membuatkan ijin prinsip pada bulan Januari mendatang terkait tuntutan para perawat.

"Saya mau ada ijin prinsip sekitar bulan Januari. Saya kira kita tidak akan melanggar aturan karena kita akan melakukan pengupahan berdasarkan undang-undang ketenagakerjaan. Kalau dikemudian hari ada aturan yang dilanggar, maka saya siap dipenjara.,"tegas Ado sapaannya.

Meski terjadi perdebatan yang alot, namun RDP tidak melahirkan keputusan apa-apa. Para perawat terpaksa harus meningga gedung DPRD dengan raut wajah yang penuh kecewa.

Mereka bersorak, meneriakkan bahwa pemerintah daerah tutup mata terhadap nasib perawat di Kabupaten Mamuju, yang berkerja siang malam.

"Pemerintah tidak beres. Ganti bupati, dia tidak pernah memikirkan nasib kita kawan-kawan. Pokoknya kita istirahat total, perawat honorer tidak boleh ada yang masuk kerja, kalau perlu kita duduki gedung DPRD, kita buat tenda disini,"teriak mereka.

Sementara Ketua DPRD Mamuju Hj. Siti Suraidah Suhardi mengatakan, dirinya merasa sangat berdosa karena tuntan para perawat tidak dapat terpenuhi.

"Pada saat pembahasan APBD di DPRD beberapa waktu lalu, saya sudah sampaikan tolong dipertimbangkan dari awal, soal perawat ini. Karena saya tidak mau perawat datang lagi ke DPRD mengadukan nasibnya dan apa yang saya khawatirkan betul terjadi,"kata Suraidah.

"Yah mau diapa lagi, karena anggaran juga sudah disepakati. Langkah selanjutnya, hari Senin, 10 Desember, kita akan komunikasi lagi, untuk merumuskan tuntan para perawat,"tambahnya.

Baca: Peluang Juara Liga 1 2018 Masih Terbuka, Pelatih PSM Makassar Tegaskan Berjuang Hingga Menit Akhir

Baca: Staf Subag Keuangan KPU Selayar: Peluang Juara PSM Masih Terbuka

Menutur Suraidah, kalau hal tersebut tidak segera mendapatkan solusi, khawatirannya adalah pelayanan di rumah sakit akan terganggu, karena perawat akan terus mogok kerja.

"Sekarang sudah mulai banyak keluhan, karena yang bekerja di Puskesmas dan RSUD hanya PNS, sementara pasian banyak yang mau dilayani,"tuturnya.(*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami: 

Follow juga akun instagram official kami: 

Artikel ini telah tayang di Tribunjakarta.com dengan judul Geram dengan Tudingan Liga Settingan, Kapten Persija Jakarta: Mereka Cari-cari Kesalahan Saja, http://jakarta.tribunnews.com/2018/12/08/geram-dengan-tudingan-liga-settingan-kapten-persija-jakarta-mereka-cari-cari-kesalahan-saja.