Reses, Legislator PKB Bulukumba Minta BPJS Kesehatan Angkat Kaki dari Bulukumba

Reses tersebut dihadiri beberapa legislator, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.

Reses, Legislator PKB Bulukumba Minta BPJS Kesehatan Angkat Kaki dari Bulukumba
dok Humas Pemkab Bulukumba
Sosialisasi BPJS Kesehatan Cabang Bulukumba beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi

TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Ketua Komisi B, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Fahidin HDK, meminta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Bulukumba, angkat kaki dari kabupaten berjuluk di Butta Panrita Lopi.

Pasalnya, hingga saat ini, kata Fahidin, BPJS Kesehatan belum juga memperbaiki pelayanan ke masyarakat, khususnya penyelesaian klaim yang menjadi beban BPJS.

Hal tersebut diungkapkan ketua Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Bulukumba itu, saat melakukan reses di kantor BPJS Bulukumba, Jalan Kenari, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Selasa (4/12/2018).

Reses tersebut dihadiri beberapa legislator, dan dipimpin oleh Ketua DPRD Bulukumba, Andi Hamzah Pangki.

"Kami sudah banyak mendapatkan keluhan dari masyarakat terkait pelayanan yang mereka dapatkan. Itu juga seiring dengan keterlambatan penyelesaian klaim yang jadi beban BPJS," kata Fahidin.

Fahidin menilai, jika carut marut pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Andi Sulthan Daeng Raja, tidak lepas dari pengaruh pihak BPJS Bulukumba yang kerap kali telat menyelesaikan klaim. Sehingga kelancaran pelayanan tersendat dengan keterbatasan anggaran.

"Kalau BPJS tidak mampu menyelesaikan klaim RSUD, sebaiknya BPJS angkat kaki saja dari Bulukumba dan kita beralih saja ke Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM). Karena selama ini kita juga selalu mengalokasikan anggaran Rp 2 miliar, untuk pelayanan kesehatan," tegas Fahidin.

Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan Bulukumba, Supratman yang diminta tanggapannya terkait hal tersebut mengaku akan berkoordinasi dengan BPJS pusat terkait permintaan DPRD Bulukumba.

"Ini akan kami teruskan ke kantor pusat karena ini menyangkut pelayanan dan peningkatan realisasi UUD no 40 tahun 2014 tentang sistem pelayanan kesehatan nasional agar lebih baik lagi," ucapnya.

Untuk membayaran klaim RSUD Bulukumba, Supratman mengaku masih menunggu kucuran anggaran dari Kementrian Kesehatan (Kemenkes) untuk menyelesaikan pembayaran klaim dan denda yang kerap didapatkan BPJS kesehatan akibat keterlambatan pembayaran klaim.

"Keterlambatan pembayaran klaim itu karena belum ada kucuran dari pusat. Ini juga dipengaruhi adanya defisit anggaran sehingga terjadi keterlambatan. Jadi nanti kita bayarkan bersamaan dengan denda keterlambatan kami menyelesaikan klaim," pungkasnya. (*)

Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:

Follow juga akun instagram official kami:

Penulis: Firki Arisandi
Editor: Arif Fuddin Usman
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved