Ini Tanggapan Wakil Bupati Sinjai Soal 122 Janda Baru di Sinjai

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai merilis 122 orang warga menjanda sejak 1 Januari hingga Oktober tahun 2018 ini.

Ini Tanggapan Wakil Bupati Sinjai Soal 122 Janda Baru di Sinjai
Syamsul B/Tribunsinjai.com
Wakil Bupati Sinjai A Kartini Ottong sedang berbincang dengan warganya di Manimpahoi. 

Laporan Wartawan Timur, Syamsul Bahri

TRIBUNSINJAI.COM, SINJAI UTARA - Wakil Bupati Sinjai, Sulawesi Selatan Andi Kartini Ottong menanggapi perihal122 orang janda baru tahun 2018 ini.

Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Sinjai merilis 122 orang warga menjanda sejak 1 Januari hingga Oktober tahun 2018 ini.

Kepala Seksi Bimbingan Islam Kemenag Sinjai Syamsul Bahri menyampaikan bahwa angka perceriaan perceraian tahun ini sementara 122 orang. Jumlah tersebut turun dari tahun sebelumnya tahun 2017 yakni mencapai 182 orang dan tahun 2016 sebanyak 191 orang yang menjanda.

Baca: Kuota 208 Orang, Hanya 84 Lulus Seleksi CPNS Tahap Pertama di Soppeng

Baca: 5 Sumber Kekayaan Reino Barack Mantan Pacar Luna Maya yang Kini Dikabarkan Dekat dengan Syahrini

Baca: Keluarga SBj Hadiri Pernikahan Putra Emmy Tallesang di Jakarta

Jumlah tersebut jika dirata-ratakan maka sebanyak dua perempuan di Kabupaten Sinjai menjanda dalam sepekan. Sementara cerai talak cendrung lebih sedikit ketimbang cerai yakni sebanyak sembilan kasus.

Penyebabnya beragam, namun terbanyak adalah kekerasan rumah tangga. Sedang pemicunya kekerasan ibu rumah tangga ini karena faktor ekonomi, minuman keras dan hal lain adalah selingkuh atau hadirnya orang ketiga dalam rumah tangga mereka yang bercerai.

Atas banyaknya janda baru, terpisah Wakil Bupati Sinjai A Kartini Ottong ikut prihatin terkait tingginya angka perceraian warga. Dalam waktu dekat ia merencanakan mereka akan berkalaborasi antara Pemkab Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Kementerian Agama untuk mencarikan solusi.

"Luar biasa tingkat perceraian penyebabnya kekerasan masalah miras dan ekonomi. Tentu harus ada kebijakan dari pemerintah daerah yaitu stop pernikahan usia dini. Insyaallah dalam waktu dekat ada MOU dengan Kemenag dan Dinas Pemberdayaan Perempuan ini bisa meminimalisir terjadinya perceraian karena nanti menikah kalau sudah matang," kata Kartini, Minggu (18/11/2018).

Halaman
Penulis: Samsul Bahri
Editor: Nurul Adha Islamiah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved