DPRD vs Pemprov Berlanjut, Rapat Paripurna Sampai Batal Tiba-tiba. Ini Daftar Riwayat Perselisihan

DPRD vs Pemprov Berlanjut, Rapat Paripurna Sampai Batal Tiba-tiba. Ini Daftar Riwayat Perselisihannya.

DPRD vs Pemprov Berlanjut, Rapat Paripurna Sampai Batal Tiba-tiba. Ini Daftar Riwayat Perselisihan
HASIM
semua kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan anggota DPRD Sulsel meninggal lokasi paripurna di Sekretariat DPRD Sulsel lantai III, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Senin (12/11/2018). 

* Ni’matullah (Wakil Ketua DPRD/ Demokrat): kami menolak rapat bersama tim transisi. Tidak ada itu aturannya ada tim transisi dalam sebuah pemerintahan, yang kami tahu itu adalah ada gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih
* Sumarsono (Pj Gubernur): sebaiknya pemerintah, DPRD Sulsel, tim transisi rapat bersama untuk saling memahami
* M Roem (Ketua DPRD): kapan saja gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih mau bertemu maka kami siap

+ 5 bus mewah & sewa helikopter ditolak:

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Fachruddin Rangga (hasim/tribuntimur.com)

* Fachruddin Rangga (Ketua Banggar): pengadaan ini hanya untuk dipinjamkan ke orang. Apalagi ini anggarannya berasal dari pemotongan anggaran pertanian dan perikanan.
* M Roem (Ketua DPRD): sebaiknya membeli bus standar saja.
* Jayadi Nas (Jubir Tim Transisi): saya kira ini hanya miskomunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulsel. Helikopter itu untuk keadaan tanggap darurat.

+ DPRD ‘tegur’ TP2D:

Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri
Wakil Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulsel, Armin Mustamin Toputiri (Handover)

* Armin Mustamin Toputiri (Sekretaris Komisi C): TP2D mestinya berkoordinasi langsung ke gubernur untuk memberikan masukan dan pandangan bukan berlebih masuk ke hal-hal teknis melampaui tugas-tugas OPD yang menjadi bawahan langsung Gubernur
* Husmaruddin (Wakil Ketua Fraksi PAN): APBD Perubahan sudah diasistensi kementerian dalam negeri, tapi sampai saat ini anggaran itu masih diutak-atik TP2D sehingga belum ada program jalan. Padahal, pelaksanaan APBD Perubahan sisa berjalan satu setengah bulan.
* Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel): mereka (TP2D) ini orang-orang kampus, kita tahu kemampuan mereka. Cara kerja mereka tentu berbeda dengan birokrat, di mana orang kampus ini detail, dan hal itulah dianggap ribet oleh sebagian OPD.

+ TP2D tuding fee proyek:

Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel Bidang Komunikasi, Jayadi Nas
Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Sulsel Bidang Komunikasi, Jayadi Nas (TRIBUN TIMUR/SALDY)

* Jayadi Nas (Bidang Komunikasi TP2D): iya, ada itu (fee), tapi bukan saya yang punya kompeten menjawabnya soal hal teknis begini. Saya juga dengar ada tradisi bagi-bagi fee untuk DPRD.
* Muslim Salam (Ketua Fraksi Nasdem): kita juga tak tahu kalau ada begituan (fee). Siapa? Kasi jelas.
* M Irfan AB (Bendahara Fraksi PAN): akan kami bahas isu itu dalam rapat fraksi PAN. Tentu pernyataan itu perlu data-data.
* Amran Aminullah (Wakil Ketua Fraksi PPP): kalau itu perlu pembuktian, ketika TP2D mengungkapkan hal ini ke publik tanpa ada data dan bukti maka itu indikasi pencemaran nama baik...
* Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel): dari mulut saya keluar. Saya Gubernur itu (fee) tidak ada.

Baca selengkapnya di edisi cetak Tribun Timur, Selasa (13/11/2018) .(*)

Penulis: Muh. Hasim Arfah
Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved