DPRD vs Pemprov Berlanjut, Rapat Paripurna Sampai Batal Tiba-tiba. Ini Daftar Riwayat Perselisihan

DPRD vs Pemprov Berlanjut, Rapat Paripurna Sampai Batal Tiba-tiba. Ini Daftar Riwayat Perselisihannya

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sulawesi Selatan (DPRD Sulsel) di lantai tiga kantor DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Senin (12/11), mendadak urung digelar.

Rapat paripurna mengagendakan penandatanganan Nota Kesepakatan Antara Pemerintah Provinsi Sulsel Dengan DPRD Sulsel Tentang Draf Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sulsel tahun 2018-2023.

Selain itu, Penjelasan Gubernur Sulsel Nurdin Abdullah Terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sulsel Tahun Anggaran 2019.

Koordinator Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe, mengatakan, rapat paripurna batal gegara Pemprov Sulsel dan DPRD Sulsel belum sepakat dalam Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS).

“Banggar butuh penjelasan tertulis tentang perubahan angka ke DPRD Sulsel,” kata Wakil Ketua DPRD Sulsel tersebut. Dikonfirmasi terpisah, Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengaku tidak tahu menahu mengenai tertundanya agenda rapat paripurna tersebut.
“Saya tidak tahu soal itu, saya belum ketemu dengan Pak Gub,” ujar Sudirman di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo.(*)

legislatif vs eksekutif:

+ Pemotongan anggaran Pilgub 2018:

* Fachruddin Rangga (Ketua Banggar): kita tetap bertahan di Rp 50 miliar, berapapun angka-angka hitungan dari KPU dan Inspektorat Sulsel. Sederhana saja hitung-hitungannya. Enam pasang (calon) dikurang dua jadi tinggal empat.
* Arwien Aziz (Kepala BPKD Sulsel): Inspektorat menghasilkan review pengurangan dana hibah Rp 22 miliar. Namun, teman-teman di DPRD masih belum setuju. Kami meminta menerima karena pencairan anggaran itu tetap melalui BPKD.

+ DPRD ‘tolak’ Tim Transisi Prof Andalan:

* Ni’matullah (Wakil Ketua DPRD/ Demokrat): kami menolak rapat bersama tim transisi. Tidak ada itu aturannya ada tim transisi dalam sebuah pemerintahan, yang kami tahu itu adalah ada gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih
* Sumarsono (Pj Gubernur): sebaiknya pemerintah, DPRD Sulsel, tim transisi rapat bersama untuk saling memahami
* M Roem (Ketua DPRD): kapan saja gubernur dan wakil gubernur Sulsel terpilih mau bertemu maka kami siap

+ 5 bus mewah & sewa helikopter ditolak:

* Fachruddin Rangga (Ketua Banggar): pengadaan ini hanya untuk dipinjamkan ke orang. Apalagi ini anggarannya berasal dari pemotongan anggaran pertanian dan perikanan.
* M Roem (Ketua DPRD): sebaiknya membeli bus standar saja.
* Jayadi Nas (Jubir Tim Transisi): saya kira ini hanya miskomunikasi antara pemerintah provinsi dan DPRD Sulsel. Helikopter itu untuk keadaan tanggap darurat.

+ DPRD ‘tegur’ TP2D:

* Armin Mustamin Toputiri (Sekretaris Komisi C): TP2D mestinya berkoordinasi langsung ke gubernur untuk memberikan masukan dan pandangan bukan berlebih masuk ke hal-hal teknis melampaui tugas-tugas OPD yang menjadi bawahan langsung Gubernur
* Husmaruddin (Wakil Ketua Fraksi PAN): APBD Perubahan sudah diasistensi kementerian dalam negeri, tapi sampai saat ini anggaran itu masih diutak-atik TP2D sehingga belum ada program jalan. Padahal, pelaksanaan APBD Perubahan sisa berjalan satu setengah bulan.
* Nurdin Abdullah (Gubernur Sulsel): mereka (TP2D) ini orang-orang kampus, kita tahu kemampuan mereka. Cara kerja mereka tentu berbeda dengan birokrat, di mana orang kampus ini detail, dan hal itulah dianggap ribet oleh sebagian OPD.