Selamat, Sulsel Dapat Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Diserahkan JK ke Prof Nurdin

Banyaknya eselonisasi dalam birokrasi sering memperumit dan memperlambat birokrasi. Dengan inovasi layanan online akan mempercepat pelayanan birokrasi.

Sedangkan moratorium pemekaran daerah dimaksudkan untuk memperpendek jalur birokrasi sehingga tercipta pemerintahan yang baik dan bersih,” ujar Jusuf Kalla.

Wapres juga mengungkapkan, banyaknya kasus korupsi karena ada perbedaan sikap birokrasi dengan pengusaha dalam hal kecepatan layanan. “Hal tersebut membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi,” jelasnya.

Program One Agency One Innovation

Dalam laporannya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Syafruddin menungkapkan bahwa di era demokrasi, pemerintahan di seluruh dunia sudah menjadi semakin transparan.

Masyarakat menuntut kualitas pelayanan oleh negara, masyarakat juga semakin peduli dan melihat bagaimana berjalannya pemerintahan. “Hasrat terdalam di benak rakyat sesungguhnya adalah pemerintah bekerja dari rakyat - oleh rakyat - untuk rakyat, hadir dan melayani mereka,” ujarnya.

Dikatakan, capaian indeks reformasi birokrasi meningkat sepanjang tahun 2015 hingga 2017. Untuk kementerian/lembaga naik dari 65,78 menjadi 71,9, pemerintah provinsi dari 41,61 menjadi 60,47, sedangkan pemerintah kabupaten/kota dari 42,96 menjadi 64,61.

Hal itu turut mendongkrak berbagai indeks global tentang daya saing, efektivitas dan kemudahan berusaha di Indonesia. Selain itu, dalam implementasi sistem akuntabilitas kinerja pemerintah, serta unit wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani juga mendorong pembangunan integritas dan efisiensi pemerintahan (sebanyak Rp 41,15 triliun dihemat tahun 2017).

Kementerian PANRB juga telah melakukan penataan 23 lembaga nonstruktural sepanjang 2014 s.d. 2017, serta lembaga strategis lainnya makin mendorong peningkatan kinerja organisasi, sehingga kini tidak lagi tumpang tindih.

Di bidang SDM aparatur, dilakukan melalui rekrutmen PNS dan re-orientasi kinerja pelayanan publik yang berkualitas. Sejak tahun 2015, inovasi pelayanan publik semakin bertumbuh melalui iklim kompetisi yang sehat, didorong oleh kebijakan program One Agency One Innovation.

Saat ini sudah terbentuk sembilan Mal Pelayanan Publik dengan konsep pelayanan terpadu. Pada tahun 2018 muncul lebih dari 2.824 inovasi, menunjukkan komitmen dan respon kuat dari pemerintah pusat hingga daerah untuk menghadirkan program nyata bagi Gerakan Indonesia Melayani (GIM).

“Bahkan, dunia internasional mengapresiasi best practice pelayanan publik di Indonesia, yang puncaknya diraih pada tahun 2018, menjadi juara 1 UNPSA - melalui inovasi “Sistem EDAT untuk pengendalian malaria” dari Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat.

“Keseluruhan ini, ditujukan untuk membangun platform pelayanan yang mengutamakan inovasi, transparansi, akuntabilitas, integritas, kolaborasi, dan ketercukupan dengan melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat dan sektor swasta,” lanjut Syafruddin.

Semua itu, menurut mantan Wakapolri ini merupakan landasan bagi Gerakan Indonesia Melayani. Jika raganya adalah keterlibatan seluruh elemen bangsa, bukan hanya pemerintah-rakyat dan privat perlu dilibatkan aktif, maka ruhnya adalah revolusi mental, yang membuat masyarakat semakin peduli dan ikut terlibat langsung dalam menginisiasi serta berpartisipasi mewujudkan pelayanan publik yang makin berkualitas.

“Saya melihat jelas, karakter bangsa untuk ini, sudah dibangun sejak dini, seperti saat Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental di Manado,” ujarnya.