Selamat, Sulsel Dapat Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Diserahkan JK ke Prof Nurdin
Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 diserahkan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah
Penulis: Abdul Azis | Editor: Aqsa Riyandi Pananrang
lihat foto
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018. Penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018 diserahkan langsung Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) kepada Gubernur Sulsel Prof Nurdin Abdullah.
Penyerahan penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik ke Nurdin Abdullah tersebut berlangsung pada event The International Public Service (IPS) Forum 2018 di Assembly Hall Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta Pusat, Rabu (07/11/2018).
Provinsi Sulsel mendapatkan penghargaan ini melalui inovasi Sejuta Ikan (Sertifikasi Pengujian Mutu Hasil Perikanan, Agar Produk Perikanan Sulsel Tetap Mendunia) yang dijalankan Unit Pelaksana Teknis Balai Penerapan Mutu Produk Perikanan Dinas Kelautan dan Perikanan (UPT BPMPP DKP) Sulsel.
Selain untuk tingkat provinsi, penghargaan juga diberikan ke pemerintah kabupaten/ kota. Lima daerah di Sulsel juga menerima penghargaan Top 40 Inovasi Pelayanan Publik 2018.
Pemerintah Kota (Pemkot) Parepare melalui Eksistensi (Pelayanan Kesehatan Gratis Terintegrasi) Call Centre 112 di dinas kesehatan.
Layanan Antenatal Care Hipnoterapi di Dinas Kesehatan Luwu Utara (Lutra), Kelas Perahu dari Dinas Pendidikan Pangkep.
Selain itu, inovasi Papan Kontrol Kesehatan (Papa Sehat): Kontrol Kesehatan Peserta Didik di Sekolah Menuju Indonesia Sehat di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 81 Kalukubodo Dinas Pendidikan Takalar.
Ajang penghargaan ini dihadiri sebanyak 2.000 peserta, 56 praktisi, dan 35 inovator dari 10 negara.
Hadir dalam acara tersebut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya.
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Wamenlu Abdurrahman Mohammad Fachir sejumlah gubernur, bupati, wali kota serta pejabat lain.
Layanan Publik Cepat
JK dilansir situs resmi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB), https://www.menpan.go.id, mengatakan saat ini muncul entrepreneurship bureaucracy yang bisa menghasilkan layanan publik cepat.
Hal itu merupakan jawaban atas persoalan rumitnya birokrasi yang selama ini dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha. Dengan entrepreneurship bureaucracy, pelayanan publik menjadi mudah dan cepat dan tentunya lebih baik.
“Itulah pentingnya inovasi. Salah satu contohnya, sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan yang ada sehingga lebih cepat dan baik. Upaya-upaya perbaikan pelayanan tersebut dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien,” ujar Wapres dalam sambutan pembukaan IPS Forum 2018.
Birokrasi yang sulit dan lambat harus direformasi. Birokrasi selalu mendahulukan prosedur baru kemudian hasil. Hal itu berbeda dengan pengusaha yang justru sebaliknya.
Wapres mengatakan, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan birokrasi pemerintah. Kebijakan dimaksud antara lain pernah melakukan moratorium penerimaan PNS yang berakibat pada negatif growth.
