Target Perekaman KTP-el Belum Tercapai, Pemprov Sulsel Salahkan Pemkot Makassar

Laporan wartawan Tribun-Timur, Saldy

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengakui jika progres perekaman elektronik Kartu Tanda Penduduk (KTP-el) di Sulsel masih belum maksimal.

Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana (Disdukcapil) Sulsel, Sukarniaty Kondolele mengatakan hal tersebut disebabkan karena masih ada daerah yang belum mencapai target perekaman hingga November 2018 ini.

Padahal, saat Agustus lalu, telah disepakati bersama bahwa Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sulsel akan menyelesaikan perekaman, dan Pemerintahan Provinsi melakukan fasilitas kepada daerah yang membutuhkan material atau SDM.

Progres perekaman hingga saat ini masih diangka 89,7 persen dari total wajib KTP sebanyak 6.777.323 jiwa. Sedangkan total penduduk di Sulsel sebanyak 9.490.123 jiwa.

Dari hasil catatan Pemprov Sulsel, dari 24 kabupaten-kota di Sulsel, kota Makassar merupakan daerah paling rendah perekaman KTP-nya yakni 76,58 persen, menyusul kabupaten Jeneponto 78,14 persen dan kabupaten Tana Toraja 79,33 persen.

Sukarniaty bahkan menyebut jika kondisi di tiga daerah tidak memberikan harapan dari target yang ada.

Adapun pemicu sehingga tiga daerah ini tidak capai target, itu karena peralatan yang minim, dan tidak dilaporkan ke Provinsi. Hal ini terjadi di Jeneponto dan Tana Toraja.

Sedangkan di Makassar, kendala pada pembersihan data, utamanya penduduk yang meninggal, yang masih tercatat masih ada.

Olehnya itu, saat ini ia berharap seluruh pemerintah daerah agat intens melakukan koordinasi, dan mengecek data kematian atau perpindahan warganya.

"Kami juga harap, Desember seluruh persoalan perekaman atau KTP-el di Sulsel bisa capai target," ujarnya, Minggu (4/11/2018).

Sementara itu, Dirjen Otoda Kemendagri RI Sumarsono mengharapakan persoalan KTP-el bisa rampung sebelum 2019.

Ini bertujuan, agar pelaksanaan pemilihan Presiden nanti semua warga sudah menggunakan KTP-el.

"Intinya semua masyarakat wajinmb ber-KTP di 2019. Ini juga untuk pelaksanaan Pilpres agar berjalan lancar," ujarnya. (*)