DPRD Bulukumba Soroti Belanja ASN yang Lebih Tinggi dari Belanja Daerah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba soroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bulukumba.
Penulis: Firki Arisandi | Editor: Anita Kusuma Wardana
Laporan Wartawan TribunBulukumba.com, Firki Arisandi
TRIBUNBULUKUMBA.COM, UJUNG BULU - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulukumba soroti kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bulukumba.
Pasalnya, besarnya pengeluaran daerah untuk belanja ASN yang mencapai Rp 700 miliar dalam setahun, dinilai tidak sebanding dengan kinerja.
Hal tersebut diungkapkan Anggota DPRD Bulukumba, Amiruddin, saat menggelar rapat penetapan jadwal KUA-PPAS di ruang komisi D, Sekretatiat DPRD Bulukumba, Rabu (31/10/2018).
Baca: Keberatan Terdakwa Ditolak, Hakim Minta Perkara Istri Hamzah Mamba Tetap Dilanjutkan
Baca: Ezechiel Bakal Merumput Lawan Bhayangkara FC, Mampukah Persib Bandung Kejar PSM dan Persija?
"Ini dokumen KUA-PPAS salah satu buktinya, jika kinerja tidak becus, dokumen tidak sinkron," ujar Amiruddin.
Salah satu penyebab kurangnya kinerja ASN, tambah Amiruddin adalah honor yang diterima para pegawai yang berlebihan, sehingga pegawai hanya fokus pada honor.
Baca: Bupati Bone Kucurkan Rp 877 Juta Untuk Bonus Atlet dan Pelatih Porda Sulsel
Baca: Motif Pelaku Pencabulan dan Pembunuhan Bocah 8 Tahun di Luwu Timur
Tidak main-main kata Amiruddin, daerah menggelontorkan honor ASN sedikitnya Rp 20 Miliar pertahun, padahal menurutnya, gaji sudah cukup besar membiayai para ASN.
"Padahal ada gaji tetapnya, ini karena ada honor, jadi setiap bekerja mengharapkan honor," katanya.
Anggaran gaji untuk pegawai, kata Amiruddin seharusnya dikurangi, mengingat anggaran untuk pembangunan daerah hanya sebesar Rp 600 miliar.
"Itupun Rp 600 miliar banyak yang kembali ke pelaksana," pungkas Amiruddin. (*)
Lebih dekat dengan Tribun Timur, subscribe channel YouTube kami:
Follow juga akun instagram official kami: