Komunisme Bangkit?

Oleh: M. Zainal Arifin Ryha

"Apakah generasi muda, para aktivis seperti anda masih tertarik pada ide-ide dan gagasan dari ajaran komunisme?", tanya Jenderal Sayidiman Suryohadiprojo saat saya bertandang ke kantornya di gedung BPPT lt. 21 di bilangan Tamrin Jakarta, pada medio 1995.

Rupanya mantan Gubernur Lemhannas itu lagi galau. Maklum saat itu banyak aktivis mahasiswa gemar memakai kaos bergambar Che Guevara, tokoh marxis Argentina yang jadi simbol revolusi sosial di Kuba. Sebagian lagi -termasuk saya- mengoleksi buku-buku Pramoedya Ananta Toer yang dicap 'kiri' dan terlarang, dengan membelinya secara diam-diam di _black market._

Terhadap pertanyaan itu, saya jelaskan bahwa mana mungkin generasi muda seperti saya masih tertarik mengaji ajaran komunis disaat kasat mata menyaksikan sendiri Uni Soviet dan China, dua negara yang menjadi kiblat komunisme dunia telah mengalami kebangkrutan sistem sosialnya. Pun sebagai penceramah materi-materi ideologi di HMI, saya cukup mahfum bahwa secara konseptual komunisme yang oleh Marx diklaim sebagai varian paling ilmiah dari sosialisme, yang menawarkan janji emansipasi sosial, janji menghadirkan sebuah konstruk sosial yang adil, humanis, tanpa kasta dan penindasan manusia oleh manusia dalam sebuah masyarakat tanpa kelas, adalah utopia.

Alih-alih mengembalikan manusia pada fitrahnya setelah teralienasi oleh kapitalisme, komunisme runtuh bukan karena invasi ideologis atau militer yang bersifat eksternal, tapi lantaran mengalami pembusukan secara sosiologis akibat pranata-pranata sosial yang dibangunnya ditinggal oleh pendukungnya karena bertentangan dengan fitrah manusia itu sendiri. Tegasnya, komunisme sebagai ideologi adalah romantisme masa lalu yang usang. Komunisme sudah jadi rongsokan, epistemologi perjuangan kelasnya yang radikal telah jadi mumi dalam khasanah keilmuan.

Kalau kemudian banyak mahasiswa memakai kaos bergambar Che Guevara, juga mengoleksi buku-buku Pramoedya Ananta Toer, bukan karena tertarik pada ajaran komunis, tetapi lebih menjadikan keduanya sebagai personifikasi dari simbol-simbol perlawanan terhadap sistem politik monolitik saat itu.

Dari perspektif sosiologis, munculnya arus-arus devian terhadap hegemoni ideologi dan politik adalah keniscayaan. Fenomena semacam itu terjadi di berbagai belahan dunia. Di Amerika yang liberal, para ilmuan di Harvard University cenderung kekiri-kirian. Sebaliknya Uni Soviet yang komunis, para ilmuannya cenderung berpikiran liberal sehingga kerab bersebrangan dengan pemerintahnya yang otoriter, menyebabkan mereka melarikan diri dan meminta suaka di Amerika atau Eropa.

Mendengar penjelasan saya, penasehat politik Pak Harto itu, terlihat lega. Selanjutnya kami terlibat diskusi panjang soal-soal ideologi semisal sosialisme dan kapitalisme dalam perspektif Islam, Pancasila sebagai konstanta bangsa dan upaya pengkayaan implementasinya sebagai ideologi terbuka, juga soal pelembagaan demokrasi di Indonesia.

Kelihatannya lewat saya Sang Jenderal ingin menggali pemikiran para aktivis mahasiswa terhadap soal-soal tersebut. Dengan lugas saya paparkan ragam pemikiran yang berkembang dan menjadi mainstream di kalangan mahasiswa saat itu. Tidak ketinggalan sejumlah protes terhadap praktek-praktek politik Orde Baru. Meski beliau seorang militer, elemen utama rezim Orde Baru yang harus dipersepsikan sebagai lawan _vis a vis_ gerakan mahasiswa yang menuntut perubahan, saya tidak ragu sama sekali. Saya mengenal beliau sebagai satu dari sedikit jenderal intelektual yang _civilized_ yang dimiliki ABRI saat itu.

***

Adalah Leny James, perempuan cantik dan cerdas, teman bergaul pemikiran sejak kukiah dulu dan kini mukim di Portland USA, mengirim pesan WhatsApp, menyatakan keheranannya atas maraknya isu komunis di tanah air: "Apa yang terjadi, kanda. Kok heboh banget sih?", tanyanya. "Bukankah era perang dingin sudah tamat. Sejarah telah berakhir dengan kemenangan demokrasi liberal atas totalitarianisme...bahkan Tembok Berlin yang menjadi demarkasi antara demokrasi dengan totalitarianisme telah runtuh. Pakta Warsawa yang jadi simbol agung kedigdayaan komunisme dunia sudah lama bubar", lanjutnya, mengurai tesis Daniel Bell yang diamini Fukuyama dalam bukunya, The End Of History and The Last Man.

Seperti biasa, saya tidak langsung menjawab pertanyaannya. Terlebih dahulu saya mengajaknya mencermati substansi dari isu-isu tersebut. Sebagai misal, stigma komunis dan neolib yang ditimpakan kepada Jokowi pada saat bersamaan. Betapa absurdnya itu.

Bagaimana bisa seseorang menjadi komunis dan neolib pada saat bersamaan. Bukankah komunis dan neolib adalah dua konsepsi yang secara paradigmatik bertentangan dannsaling menegasikan secara teoretik? Seorang komunis sejati tidak bakal mencabut subsidi BBM dan menyerahkannya pada mekanisme pasar. Tidak nanti mengintegrasikan ekonomi nasional kedalam ekonomi pasar global yang kapitalistik dan mengundang borjuasi asing untuk investasi besar-besaran ke tanah air. Tidak akan melakukan privatisasi BUMN dan mengurangi peran negara secara signifikan dalam proses-proses ekonomi. Tidak bakal menempatkan di jajaran kabinetnya para menteri ekonomi yang narasinya hanya berputar-putar pada persoalan _supply and demand,_ tanpa kejelasan upaya sistematis untuk konseptualisasi bagi pelembagaan ekonomi kerakyatan dalam aspek perencanaan oleh negara.

Yang juga menarik untuk dicermati adalah isu bangkitnya komunis disinyalir berkonspirasi dengan kelompok-kelompok non muslim (Kristen), bertujuan untuk memuluskan agenda deislamisasi di Indonesia. Agaknya para propagandis itu tidak paham anatomi komunisme, persilangannya dengan Kristen dan perjumpaannya dengan Islam dalam konteks sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia.

Agak sulit membayangkan jika tiba-tiba komunis berkolaborasi dengan Kristen. Berbagai konten yang memuat isu itu saya simak dengan cermat untuk coba memahami analisis dan argumen yang mendasari konpirasi itu jika memang terjadi, tapi tidak menemukannya.

Masalahnya karena dalam pandangan kaum marxian, Kristen (Katolikisme) adalah 'candu' yang harus disingkirkan. Itu sebabnya Gustavo Gutierrez, seorang marxian yang sejatinya pendeta dan dosen seminari, ketika merumuskan Teologi Pembebasan-nya di Amerika Latin, terlebih dahulu harus menyingkirkan doktrin-doktrin gereja yang dipandang tidak bersimpati kepada orang miskin dan kaum tertindas. Sementara Protestanisme (calvinisme) ditentang karena merupakan basis etik kapitalisme.

Yang juga luput dalam opini-opini 'liar' itu adalah kealpaaan untuk memahami konteks sejarah perjumpaan Islam-komunis, di era pra kemerdekaan, sebagaimana yang terjadi di Syarikat Islam (merah) pimpinan tokoh-tokoh berlatar santri seperti Semaun, Alimin, Haji Misbach dan lain-lain, yang bersimpang jalan dengan Syarikat Islam pusat pimpinan Tjokroaminoto & H. Agus Salim karena dipandang terlalu moderat dalam perjuangan melawan Belanda. Sebuah penggalan sejarah yang merefleksikan pelembagaan 'kolaborasi' Islam-marxisme di Indonesia, terlepas dari perdebatan siapa memanfaatkan siapa. Dan apakah perjumpaan itu merupakan bentuk akomodasi yang bersifat organik dalam kerangka ideologi pergerakan kebangsaan atau sekedar semacam 'perjumpaan di jalan' yang bersifat taktis bagi perjuangan kemerdekaan Indonesia melawan kolonialisme dan imperialisme asing, sebagai akibat ekspansi kapitalisme. Sebuah penggalan sejarah yang harus dibaca berdasarkan konteks kesejarahan yang melingkupinya. Tidak bisa dibaca secara hitam-putih, layaknya menonton penjahat vs jagoan dalam film-film India. Pun kisah berbagai pemberontakan para buruh pra kemerdekaan yang kemudian dicap sebagai pemberontakan komunis, sebagaimana yang terjadi di Silungkang, Banten, Minang dan lain-lain, ternyata diinisiasi dan dipimpin para santri dan kiyai.

Pengalaman sejarah di atas, ternyata tidak khas Indonesia. Di negara-nagara Arab Magribi, perjumpaan Islam-marxisme justru melahirkan ideologi pergerakan kebangsaan yang merupakan sintesa organik Islam-marxisme, bagi upaya melawan penjajahan sekaligus membentuk nasionalisme mereka. Fenomena yang oleh Tan Malaka dianggap sebuah keniscayaan.

Dalam artikel yang ditulis tahun 1928 berjudul Menuju Indonesia Merdeka, mengutip surat al Ma'un dan al Balad, Tan Malaka sang bapak bangsa, menyebut Islam tidak hanya mengandung ajaran spiritual semata, tapi juga mengandung ajaran material sehingga memiliki preferensi bagi perubahan sosial.

Bagi Tan Malaka Nabi Muhammad bukan sekedar nabi, tapi juga seorang ideolog yang melakukan perubahan sosial dengan cara saksama dan dalam tempo sesingkat-singkatnya. Sebaliknya, dia mengeritik Hinduisme, Katolikisme dan Javaisme yang dipandangnya sebagai ajaran spiritual semata sehingga harus diposisikan sebagai candu yang menghalangi bangkitnya kesadaran bagi upaya perubahan sosial.

Maka, saya begitu terkejut ketika beberapa teman memposting video dan berita berisi pembantaian sadis para ustadz dan imam masjid di kampung-kampung yang konon dilakukan para eks PKI yang sementara bangkit dan mengonsolidasi kekuatan.

Apa motifnya? Bukankah para ustadz dan imam di kampung-kampung adalah prototype dari proto-proletariat, yang justru menjadi konsern marxisme untuk dientaskan dari penindasan kaum borjuis. Bukankah para ustadz dan guru ngaji itu adalah bagian dari kaum dhu'afa, mustad'afin, al mazluman-as sailun, fukara wal masaakin yang sinomim dengan proletar dalam terminologi komunis, kelas sosial yang oleh kaum marxian dipandang sebagai _raison d'etre_ bagi keharusan lahirnya komunisme yang mereka tesiskan sebagai panggilan luhur sejarah. Kenapa bukan para kapitalis borjuis yang dibantai, sebagaimana yang terjadi pada revolusi Bolshevik di Soviet atau revolusi Kuning di China. Ini poin penting yang belum terjawab selama ini.

Andai pembantaian itu benar terjadi, saya mengusulkan dilakukan riset yang lebih jauh dan mendalam untuk memahami detil peristiwa serta motifnya. Meski saya ragu mengingat konten-konten itu bersumber dari portal atau link-link dengan standar penulisan yang sangat jauh dari kaidah-kaidah ilmiah. Yang jelas, pembantaian terhadap umat Islam justru terjadi di era Orde Baru, di Tanjung Priok, Talang Sari dan lain-lain.

Jika demikian halnya, maka pada titik ini pertanyaan Leny James menjadi relevan. Apa yang terjadi sesungguhnya dengan maraknya isu kebangkitan komunis di Indonesia? Apakah ini sebuah _political game_ yang menjadi bagian inheren dari kontestasi pilpres yang akan datang? Kenapa begitu banyak dari kita warga bangsa, demikian mudahnya termakan isu liar seperti ini. Tidak hanya di kalangan massa akar rumput, tapi juga bagi sebagian mereka yang memiliki level pendidikan tinggi? Apakah telah terjadi sebuah proses _brain washing_ secara massif dan sistematis terhadap anak bangsa oleh _the hand_ yang entah siapa, yang mencoba mengeksploitasi bawah sadar kita untuk benci dan jijik kepada mereka yang dipandang berbeda, sebagaimana pengalaman pilpres di Amerika yang menempatkan Donald Trump sebagai presiden?

Terus terang, saya tidak punya jawaban memadai untuk sejumlah pertanyaan itu. Saya hanya pengamat pinggiran. _The man on the street._ Berbagai spekulasi itu hanya bisa saya timbang dan komparasikan dengan pengalaman saya, terutama sebagai aktivis gerakan mahasiswa di era Orde Baru.

Di era Orde Baru, isu PKI (juga ekstrim kanan), adalah isu yang digunakan sebagai legitimasi untuk menopang rezim represif Soeharto, karena rezim ini tidak memiliki basis legitimasi yang legitimet dan memadai, baik itu legitimasi _the rule of law,_ pun legitimasi proses (terpilih lewat pemilu yang demokratis), sebagaimana rezim politik demokratis pada umumnya. Mayoritas para indonesianist seperti William Lidle, Harold Cruoch, Ben Anderson dan lain-lain, kukuh bahwa peralihan Orde Lama ke Orde Baru adalah kudeta halus atau dikenal dengan istilah kudeta merangkak.

Isu PKI kemudian menjadi senjata ampuh yang efektif sebagai modus untuk membungkam lawan-lawan politik. Isu ini selalu timbul tenggelam seiring momentum politik semacam pemilu atau pilkada. Juga digunakan sebagai respon terhadap berbagai gejolak masyarakat yang menuntut perubahan saat itu.

Di Buton kampung saya, isu PKI muncul dalam bentuk stigmatisasi bahwa Buton adalah basis PKI. Stigma tersebut awalnya dilontarkan seorang oknum aparat yang disinyalir berambisi ingin merebut jabatan kepala daerah di tahun 1969. Akibatnya Kasim, bupati Buton saat itu, seorang santri alumni UGM Jogja, bersama puluhan pejabat birokrasi dan tokoh-tokoh masyarakat, dituduh terlibat PKI dan ditangkap. Kasim akhirnya meninggal dalam tahanan tanpa suatu proses peradilan yang sah dan valid.

Masih untung, sebagai respon terhadap gejolak politik di Buton, Kodam Hasanuddin yang dipimpin Sayidiman Suryohadiprojo sebagai Pangdam, mengirim tim intelejen ke Buton untuk memeriksa para pejabat pemda dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditangkap dan dituduh sebagai PKI saat itu. Pada akhirnya semua dibebaskan tanpa kecuali, karena tidak terbukti terlibat PKI.

Saat saya mahasiswa, stigma Buton basis PKI ini sempat saya konfirmasikan kepada pihak otoritas terkait dan mendapat jawaban lisan bahwa stigma itu tidak benar. Dan bahwa isu tersebut adalah isu politik semata.

Ironisnya, dengan alasan sikon, sang otoritas menolak desakan saya agar klarifikasi itu disampaikan secara resmi, dan membiarkan stigma itu menguap seiring waktu dan kemudian menghilang sama sekali ditelan gelombang reformasi di penghujung dekade 1990-an. Meski demikian, stigmatisasi itu telah meninggalkan luka yang mendalam bagi masyarakat di daerah ini. Masyarakat Buton bertahun-tahun mengidap _syndrom inferiority complex_ akibat menyandang stigma pejoratif itu.

***

Lantas, apa kelindan isu PKI ini dengan konteks kekinian kita sebagai bangsa?.

Hemat saya, masalah utama dan mendasar bangsa kita di era Orde Baru adalah hilangnya 'panji-panji kerakyatan', karena setiap idiom-idiom kerakyatan selalu dilabeling sebagai 'kiri', sesuatu yang tabu dan haram dalam psikologi perpolitikan kita saat itu. Akibatnya rakyat menjadi terpinggirkan dalam proses pembangunan bangsa. Alih-alih mewujudkan keadilan sosial yang menjadi tujuan berbangsa bernegara seperti tercantum dalam sila kelima Pancasila, yang tercipta adalah jurang kesenjangan sosial yang semakin melebar seiring derap pembangunan bangsa.

Bayangkan, Indonesia dengan income perkapita saat ini berkisar 3500 dolar AS, atau hanya lebih kurang 10 % dibanding Korea Selatan misalnya, tapi mampu menempatkan sebagian orang Indonesia dalam jajaran orang terkaya di dunia. Sementara itu, meski dalam empat tahun terakhir, indeks rasio gini kita telah menurun dari 0,41 menjadi 0,38, angka penurunan yang cukup signifikan sepanjang sejarah bangsa ini, namun masih sangat jauh dari ideal yang diidamkan.

Saya kuatir jika isu PKI ini terus digelindingkan, kita akan mengulang sejarah kelam bangsa ini, yakni hilangnya panji-panji kerakyatan yang menyebabkan rakyat yang nota bene mayoritasnya adalah umat, terabaikan dan terpinggirkan dalam pembangunan bangsa ini. Saya kira begitu!

*penulis adalah mantan Ketua Umum HMI Cabang Ujung Pandang.