Soal Lahan Hibah Al Markaz, Ini Rekomendasi Pansus DPRD Sulsel

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Panitia Khusus Hibah Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf, Armin Mustamin Toputiri mengungkapkan hasil keputusan rapatnya.

"Kami di sini bukan dalam posisi setuju atau tidak setuju tapi rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan," kata Armin.

Armin menyebutkan, Al Markaz adalah cita-cita para tokoh dan pemimpin Sulawesi Selatan di masa lampau.

Sehingga, cita-cita menjadikan Al Markaz sebagai pusat peradaban Islam di Indonesia Timur harus didukung.

"Tapi, cita-cita itu tak boleh membuat kita kehilangan aset," katanya.

Baca: Bukan Lahan Al Markaz, Wapres JK Justeru Amanahkan Hal Ini kepada Nurdin Abdullah

Legislator asal Luwu Raya itu menuturkan, apabila lahan Al Markaz dihibahkan ke yayasan maka akan terjadi penghilangan dan pengalihan aset.

"Kalau kita hibahkan maka akan bisa terjadi pengalihan dan penghilangan aset, itu kita tidak mau. Selain itu, jika Yayasan Al Markaz berubah menjadi badan wakaf maka aset Pemprov tidak berubah tapi tetap masih ada penghilangan aset Pemprov. Itu juga kita tak mau," katanya.

Ia pun sudah mengundang secara resmi Kanwil Hukum dan HAM Sulsel untuk membahas ini.

"Kalau pinjam pakai juga tak ada dalam hukum sehingga kami merekomendasikan kepada Pemprov untuk memikirkan cara-cara supaya Al Markaz tetap lestari sesuai dengan cita-cita Prof Amiruddin (mantan gubernur Sulsel) dan Jenderal M Yusuf (pendiri Yayasan Al Markaz)," katanya.

Berikut rekomendasi hasil rapat Pansus di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (18/10/2018):

1. Ada pihak yang mengugat Lahan Al Markaz.

2. Model Yayasan Al Markaz Al Islami sudah kadaluarsa dan tidak sesuai dengan bentuk Yayasan saat ini.

3. Meminta Pemprov Sulsel untuk memikirkan konsep sehingga Al Markaz Al Markaz tetap lestari.(*)