BPK Perwakilan Sulbar Diharapkan Tak Esklusif
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat diharapkan tidak esklusif sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab
Penulis: Nurhadi | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat diharapkan tidak esklusif sehingga pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab BPK, tetapi menjadi tanggungjawab seluruh lapisan masyarakat.
Hal tersebut disampaikan salah seorang wartawan dalam kegiatan media workshop yang digelar oleh BKP Perwakilan Sulawesi Barat, di Auditorium gedung BPK Jl. Abdul Malik Pattana Endeng, Kelurahan Rangas, Kecamatan Simboro, Kamis (18/10/2018).
"BPK diharapkan sering-sering berbicara ke publik, agar prinsip transparansi dan akuntabilitas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) lebih nyata,"kata Ashari Rauf salah seorang wartawan saat menyampaikan pertanyaan dalam kegiatan tersebut.
Selain itu, BPK juga diharapkan lebih terbuka ke publik mengenai parameter pemberian predikat opini Wajar Tampa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
"Ini harus penting untuk diketahui masyarakat, agar hasil pemeriksaan benar-benar dipercayai oleh publik,"tuturnya.(*)
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
