DPRD dan Pemprov Sulsel Gelar Pertemuan Tertutup di Restoran, Ini Pembahasannya
DPRD tak akan ragu lagi dengan komitmen dari Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Mahyuddin
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulsel mengungkapkan pertemuan tertutup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Sulsel di Restoran Sunachi, Hotel Claro, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, Selasa (16/10/2018).
"Dari pertemuan ini maka kita sudah mendapatkan informasi yang valid tentang perkembangan di Pemprov Sulsel, apalagi pak Nurdin yang menyampaikan langsung," kata Roem di Sekretariat DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Sulsel, Selasa (16/10/2018).
Ia mengatakan, dari pertemuan ini maka, DPRD tak akan ragu lagi dengan komitmen dari Nurdin Abdullah-Andi Sudirman Sulaiman.
Selain itu, Nurdin juga menyampaikan secara teknis dan detail masalah pembangunan infrastruktur Sulsel.
Baca: Kepala Desa Temui M Roem, Ada Apa?
"Untuk APBD 2019, Pak Nurdin tekankan untuk perbaikan dan pembangunan jalan, terutama jalan tanggung jawab provinsi yang ribuan kilometer itu," kata Roem.
Ia pun mengungkapkan, Nurdin Abdullah akan meningkatkan belanja modal.
"Sekarang, belanja modal turun hingga tersisa 20 persen, padahal belanja modal ini yang dinikmati oleh rakyat," katanya.
Nurdin pun berjanji akan memperhatikan dan memprioritaskan perhatian terhadap penduduk daerah terluar seperti di pulau-pulau Kabupaten Selayar, Pangkep dan Kota Makassar Makassar.
RPJMD Berakhir
Roem mengungkapkan, Rencana Program Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dari Gubernur Sulsel 2008-2018, Syahrul Yasin Limpo sudah berakhir.
Sehingga, dia meminta supaya RPJMD Sulsel terbaru sudah masuk.
"Tak perlu menunggu batas akhir hingga 6 bulan pasca pelantikan, lebih cepat memang lebih baik karena urgensi program dan anggaran," katanya.
Baca: Puncak HUT Sulsel Digelar di Gedung DPRD, Nimatullah: Kalau Ada Rapat Komisi Jadwalkan Sore
DPRD Sulsel pun sudah melayangkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mencari solusi dalam masa transisi RPJMD ini.
"Saat ini, kami masih menunggu balasan surat dari Kemendagri, karena banyak juga program pemerintah pusat yang akan kami jalan saat ini," katanya.(*)