Ibu Rumah Tangga ini Ditangkap Karena Sebar Info Hoaks Soal Gempa, Ternyata Ini Motifnya
Seorang perempuan di Sidoarjo diperiksa polisi setelah menyebarkan informasi hoaks melalui media sosial Facebook.
TRIBUN-TIMUR.COM-- Subdit V Cyber Crime Ditreskrimsus Polda Jatim menangkap wanita penggunggah informasi Hoax terkait gempa di Pulau Jawa usai gempa dan tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tenggah.
Tersangka adalah seorang ibu rumah tangga, inisial UUF (25) warga Desa Jagakan Kecamatan Krian Kabupateb Sidoarjo.
Ia diperiksa polisi setelah menyebarkan informasi hoaks melalui media sosial Facebook.
Perempuan warga kecamatan Krian tersebut sebelumnya menyebarkan informasi tentang gempa dahsyat berkekuatan 9,5 Skala Richter yang cukup membuat banyak orang resah.
Ibu rumah tangga ini menyebarkan informasi bohong itu menggunakan akun Facebooknya tak lama setelah musibah gempa bumi di Palu dan Donggala.
Tersangka Uuf mengatakan memperoleh informasi itu dari group Whatsapp.
"Saya posting tulisan itu ke Facebook untuk mengingatkan masyarakat," ucapnya di Mapolda Jatim Rabu (3/10/2018).
Kapolda Jatim, Irjen Pol Luki Hermawan mengatakan kasus penindakan tersangka penyebar informasi Hoax itu merupakan tindaklanjut dari perintah Presiden Joko Widodo, terkait banyaknya Hoax pasca musibah gempa dan Tsunami di Palu dan Donggala Sulawesi Tengah.
"Dari hasil bukti terbukti tersangka melakukan, membuat menyebarkan berita bohong melalui akun Facebook," ujarnya.
Peringatan BMKG
Kepala Bidang Informasi Gempabumi dan Peringatan Dini Tsunami BMKG Daryono mengatakan Jika ada yang masih percaya kabar ini (Gempa Maha Dahsyat di Jawa), perlu ditekankan lagi hingga saat ini belum ada alat pendeteksi gempa yang dapat meramalkan adanya gempa dalam beberapa waktu ke depan.
Baik di Indonesia maupun luar negeri belum ada alat secanggih itu.
Untuk itu, Daryono kembali menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak mempercayai isu-isu terkait gempa megathrust yang berkekuatan besar.
"Jangan mudah percaya pada berita bohong yang dikeluarkan oleh mereka yang tidak bertanggung jawab," imbuhnya.
Sebaliknya, masyarakat hanya melihat dan mengkonfirmasi dari BMKG.