Pilwali Parepare

Tim Hukum FAS-AS Gugat Proses Pilwali Parepare ke PTUN, Ini Kata Taufan Pawe

Heriyanto menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) bukan menolak gugatan pasangan Faisal Andi Sapada-Asriady Samad.

Tim Hukum FAS-AS Gugat Proses Pilwali Parepare ke PTUN, Ini Kata Taufan Pawe
HANDOVER
Wali Kota Parepare Terpilih Taufan Pawe 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Ketua Tim Hukum Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS-AS), Heriyanto menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) bukan menolak gugatan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Faisal Andi Sapada-Asriady Samad.

"Jadi putusan MK bukan ditolak tapi tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard. Ini bukan kewenangan kami untuk memeriksa karena lebih dari 2 persen. Itu kata MK dalam pertimbangan putusannya," kata Heriyanto, Jumat (28/9/2018).

Heriyanto menambahkan, dengan alasan itu, pihaknya membawa ke PTUN dengan tujuan ada keadilan yang ia dapat. "Jadi kemarin ada 58 dari 78 perkara dinyatakan NO oleh MK," tambah Heriyanto.

Menurutnya, setiap masalah di Indonesia harus diprose karena Indonesia adalah negara hukum, sehingga semua yang dianggap bertentangan harus diuji.

"Kasus Parepare dan Pilgub Maluku Utara sama saja kasusnya tapi disana disebut kejahatan pemilukada Sementara di Parepare itu tidak padahal kasusnya sama. Karena alasan ini kami ke PTUN mencari keadilan," kata Heriyanto.

Diketahui, salah satu materi yang menjadi dasar MK tidak menerima gugatan FAS-AS adalag tidak memenuhinya syarat dua persen untuk pengajuan sengketa pemilu. Sementara Parepare 2,38 persen.

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kota Makassar menyidang kasus sengketa gugatan Tim Hukum Pasangan Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS), Kamis (27/9/2018) kemarin.

Sidang perdana digelar di Kantor PTUN Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, sekitar pukul 10.20 wita. Dalam sidang itu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe hadir sebagai pihak terkait atau intervensi terhadap sikap majelis hakim PTUN.

Menurut Taufan, tindakan dan sikap majelis hakim PTUN yang mengabulkan permohonan gugatan pasangan FAS-AS telah melampaui kewenangannya.

"Persidangan di PTUN adalah fase kedelapan. Permasalahan-permasalahan yang ditujukan kepada saya selaku paslon bersama Pangeran Rahim, rasa-rasanya tidak ada yang tidak dipersoalkan oleh kompetitor saya (FAS-AS)," kata Taufan,

Menurutnya, fase ketujuh merupakan fase terkait dugaan pelanggaran dana kampanye di Bawaslu Sulsel. Fase ke tujuh, katanya sudah ia lewati. Hari ini, terkait keputusan KPU Parepare tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare terpilih untuk periode 2018-2023.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Anita Kusuma Wardana
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved