Sengketa Pilwali Parepare Bergulir di PT TUN Makassar, Ini Masalahnya

Menurut Taufan, tindakan dan sikap PT-TUN Makassar yang mengabulkan permohonan gugatan pasangan FAS telah melampaui kewenangannya.

Sengketa Pilwali Parepare Bergulir di PT TUN Makassar, Ini Masalahnya
abd azis/tribuntimur.com
Taufan Pawe 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Abdul Aziz Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pengadilan Tinggi-Tata Usaha Negara (PT-TUN) Kota Makassar menyidang kasus sengketa gugatan Tim Hukum Pasangan Faisal A Sapada-Asriady Samad (FAS), Kamis (27/9/2018).

Sidang perdana digelar di Kantor PT-TUN Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar, Sulsel, sekitar pukul 10.20 wita. Dalam sidang itu, Wali Kota Parepare Taufan Pawe hadir sebagai pihak terkait atau intervensi terhadap sikap PT-TUN.

Menurut Taufan, tindakan dan sikap PT-TUN Makassar yang mengabulkan permohonan gugatan pasangan FAS telah melampaui kewenangannya.

"Berkaitan dengan persidangan di PT TUN Makassar tadi itu adalah fase ke delapan. Permasalahan-permasalahan yang ditujukan kepada saya selaku paslon bersama Pangeran Rahim, rasa-rasanya tidak ada yang tidak dipersoalkan oleh kompetitor saya (Faisal Andi Sapada-Asriady Samad," kata Taufan, Kamis (27/9/2018).

Menurutnya, fase ketujuh merupakan fase terkait dugaan pelanggaran dana kampanye di Bawaslu Sulsel. Fase ke tujuh, katanya sudah ia lewati. Hari ini, terkait keputusan KPU Parepare tentang penetapan pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare terpilih untuk periode 2018-2023.

"Keputusan KPU (Parepare) juga diajukan ke PT-TUN, padahal menurut saya, Mahkamah Konstitusi itu adalah akhir dari segala-galanya. Tolong dicatat, naif jika ada proses hukum setelah MK. Kenapa? Karena normanya mengatakan, sebelum ada peradilan khusus untuk pemilukada, maka yang berwewenang itu MK berkaitan dengan persoalan sengketa hasil," ujar Taufan.

Dengan catatan, lanjut Taufan, MK membuat peraturan dan syarat-syarat formal untuk bisa diproses di MK dan itulah yang sering orang dengar namanya legal standing.

"Parepare masuk dalam kategori di bawah 250 ribu pemilih. Artinya jika kemenangan pasangan calon diatas dua persen, maka tidak bisa dilanjutkan ke pokok perkara. Itulah legal standingnya. Itulah putusan paling mengikat," tegas Taufan.

"Nah sekarang ada juga satu. Yaitu rananya Mahkamah Agung (MA). Kalau saya berbicara MA, tentu rananya MA semua peradilan, kecuali MK. Ada juga soal keputusan KPU tentang penetapan. Mulai dari penetapan-penetapan sampai dengan minus 30 hari pencoblosan atau 27 Mei 2018 sudah tidak ada lagi sengketa," tegas Taufan sembari mempertanyakan dasar ajuan sengketa itu di PT-TUN.

Taufan menambahkan, sengketa-sengketa di atas bisa berkaitan dengan sengketa penetapan calon, sengketa kampanye, dana kampanye, dan diskualifikasi. Kalau ini terjadi, maka baru rana PT-TUN.

"Dengan terlebih dahulu melalui proses sengketa perselisihan di panwaslu atau bawaslu. Kalau kalah, baru di proses di PT-TUN. Kalau masih ada yang tidak puas, baru ke MA. Ini seperti kasus di Kota Makassar kemarin," jelasnya.

Penulis: Abdul Azis
Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved