Persoalkan Penerimaan CPNS K2, Ketua KNPI Luwu Utara Surati Jokowi

Suharto yang juga kepala Seksi Kurikulum Pembinaan SD Dinas Pendidikan Luwu Utara mempersoalkan perekrutan CPNS.

Persoalkan Penerimaan CPNS K2, Ketua KNPI Luwu Utara Surati Jokowi
handover
Ketua DPD II KNPI Luwu Utara, Suharto

Laporan Wartawan TribunLutra.com, Chalik Mawardi

TRIBUNLUTRA.COM, MASAMBA - Ketua DPD II Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Luwu Utara, Suharto mempersoalkan pemerimaan CPNS 2018 dari jalur eks honorer K2.

Suharto yang juga kepala Seksi Kurikulum Pembinaan SD Dinas Pendidikan Luwu Utara mempersoalkan perekrutan CPNS usai menerima sejumlah keluhan dari eks honorer K2 di Luwu Utara.

Hal yang paling dipersoalkan Suharto adalah pembatasan umur maksimal 35 tahun.

Ia pun mengirim surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Jokowi melalui akun Facebooknya, Atto Lutra.

Berikut isi surat terbuka itu:

Kepada Yth...
Bapak Presiden Joko Widodo
Di,
Jakarta

Mendengarkan keluhan honorer K2 di berbagai daerah, utamanya bagi yang berusia 35 tahun keatas harusnya bapak mengeluarkan sebuah kebijakan baru.

Penerimaan CPNS tahun ini sangat tidak adil jika dibandingkan dengan penerimaan CPNS dimasa Bapak SBY selaku presiden, usia maksimal 46 tahun di masa SBY dengan usia maksimal 35 tahun dimasa kepemimpinan bapak sangat mengecewakan para honorer di daerah yang usianya sudah tua.

Jika alasan bapak adalah terkendala regulasi, mungkin ada kebijakan lain yang harus bapak lakukan sebagai alasan para menteri dalam mengambil sebuah keputusan.

PermenPANRB nomor 36 tahun 2018, persyaratan umum yang harus dipenuhi calon pelamar mengacu pada PP nomor 11 tahun 2017. Kebijakan bapak selaku presiden sangat diharapkan sebagimana tercantum dalam pasal 23 ayat (2) PP 11/2017 yaitu paling tinggi 40 tahun, walaupun disebutkan untuk "jabatan tertentu" namun bagi saya pengabdian honorer yang usianya sudah hampir pensiun mungkin lebih dihargai dibandingkan dengan "jabatan tertentu".

Bapak presiden yang saya hormati, peraturan yang telah dikeluarkan oleh mentri bapak tidak ada apa apanya jika kemudian bapak mengeluarkan kebijakan baru selaku presiden. Oleh karena itu dengarkanlah jeritan dan keluhan tenaga honorer yang sudah tua.

Mungkin mentri bapak beranggapan bahwa usia tua sudah tidak produktif, tetapi kenapa kemudian bapak memilih orang tua menjadi cawapres bapak di pilpres 2019, lagi lagi ini tidak adil jika alasan usia kemudian bapak tidak mau akomodir honorer yang sudah lanjut usia.

Wassalam....(*)

Penulis: Chalik Mawardi
Editor: Hasriyani Latif
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved