Gubernur Sulbar Luncurkan SIMDA Perencanaan
Perencanaan dan keuangan terintegrasi lingkup pemerintah Sulbar di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur
Penulis: Nurhadi | Editor: Suryana Anas
lihat foto
Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi
TRIBUNSULBAR.COM, MAMUJU - Gubernur Sulawesi Barat, Ali Baal Masdar, meluncurkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) perencanaan dan keuangan terintegrasi lingkup pemerintah Sulbar di Auditorium Lantai IV Kantor Gubernur, Jl Abd Malik Pattana Endeng, Senin (6/8/2018).
Peluncuran SIMDA merupakan tindak lanjut komitmen yang dibangun antara Pemprov Sulawesi Barat dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam rangka program pencegahan dan pemberantasan korupsi secara terintegrasi.
Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar mengatakan, penggunaan sistem penerapan yang masih tradisional agar ditinggalkan dan saatnya beralih kepada sistem yang lebih moderen.
"Saya sangat menyambut baik dengan adanya SIMDA, karena itu saya minta kepada semua pihak khususnya seluruh jajaran pemerintah daerah di Sulbar, untuk berkomitmen melakukan reformasi tatakelola pemerintahan pada bidang perencanaan dan penganggaran,"kata Ali Baal dalam rilis yang diterima TribunSulbar.com, Selasa (7/8/2018).
Mantan Bupati Polman dua periode itu menghimbau, agar sistem aplilaksi tersebut dapat diimplementasikan dengan sebaik-baiknya, sesuai ketentuan, tahapan dan waktu, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Agar hal tersebut dapat terwujud, kata Ali Baal, diperlukan dukungan dari semua pihak, khususnya seluruh OPD lingkup Sulbar, serta BPKP RI untuk terus bersinergi dalam bidang pengawasan dan pembangunan.
Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI, Gatot Darmasto menyampaikan, SIMDA diciptakan dalam rangka membantu pemerintah daerah untuk menerapkan sistem perencanaan pembangunan daerah secara transparan dan objektif kepada publik, agar terwujud pemerintahan yang baik.
"Pengembangan SIMDA perencaan, merupakan bagian dari upaya BPKP untuk melakukan pengawalan peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada peningkatan Governance System, melaui pengembangan program aplikasi SIMDA berbasis teknologi informasi,"katanya.
Terkait capaian penerapan SIMDA keuangan dan perencanaan, Gatot mengungkapkan dari tujuh pemerintahan daerah yang ada di Sulbar, terdapat enam yang sudah menggunakan SIMDA keuangan dan lima SIMDA perencanaan,"ujarnya.
Kepala Bappeda Sulbar, Junda Maulana mengatakan, perencanaan dan penganggaran merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisahkan dalam proses menjalankan pemerintahan, sehingga keduanya menjadi mutlak untuk dapat sinkron dan konsisten.
Kata Junda, kebijakan implementasi integrasi antara SIMDA perencanaan dan keuangan di lingkup Pemprov Sulbar sebagai salah satu langkah mendukung pencapaian misi ke dua pada RPJMD Sulbar 2017-2022 yakni mewujudkan pemerintahan bersih, moderen dan terpercaya.
Usau perluncuran, dilanjutkan dengan penandatanganan MoU antara Pemprov Sulbar dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan RI dalam rangka tata kelola pemerintahan dan penandatanganan naskah perjanjian hibah tanah, oleh Gubernur dan Kepala Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah BPKP RI Gatot Darmasto.
Selain itu, juga dilakukan penandatanganan kesepakatan Gerakan Menilai Risiko (GMR) oleh Sekprov Sulbar Ismail Zainuddin, Kepala BPKP Perwakilan Sulbar Arif Ardiyanto dan kepala Inspektorat Suryadi. (*)
