Kemenristek Dikti Segera Tinjau Lokasi Pendirian ITH di Bilalangnge Parepare
Pemkot Parepare sudah menganggarkan sekitar Rp12 miliar untuk biaya pembebasan lahan.
Penulis: Mulyadi | Editor: Hasriyani Latif
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi
TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE - Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi (Kemenristek Dikti) segera melakukan survei lokasi pendirian Institut Teknologi Habibie (ITH) di Parepare.
Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, pun bergerak cepat mengumpulkan jajaran dan turun bersama memantau kondisi terkini lahan persiapan ITH di wilayah Bilalangnge, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, Sulawesi Selatan.
Luas lahan yang disiapkan itu kurang lebih 35 hektare. Itu terdiri dari 66 bidang tanah. Pemkot Parepare sudah menganggarkan sekitar Rp12 miliar untuk biaya pembebasan lahan.
"Kita turun untuk memastikan lokasi pembangunan ITH. Sementara ini kita terus konsultasi dengan pemerintah pusat untuk segera mungkin mewujudkan program itu," kata Taufan, Minggu (29/7/2018).
Selain memantau lokasi lahan di Bilalangnge, Taufan juga memantau eks Gedung Pemuda di Jalan Pemuda, yang rencananya menjadi Rektorat ITH dan Kantor BKPSDM, tempat perkuliahan sementara ITH.
Baca: Usai Bertemu Presiden, Wali Kota Parepare Diundang Khusus Kemenristek Bahas ITH
Baca: Di Hadapan Presiden, Wali Kota Parepare Paparkan Progres ITH
“InsyaAllah tidak lama lagi ITH bakal hadir di Kota Parepare dan kita sudah siap untuk menerima tim pemantau dari Kemenristek Dikti untuk melihat kesiapan pembangunan ITH di Parepare," ungkapnya.
Menurut Taufan, pendirian ITH ini hanya soal waktu. Sebelumnya wali kota dan tim juga sudah mempresentasikan soal ITH di lintas kementerian, yakni Menpan RB dan Kemenristek Dikti.
Ada enam Prodi (program studi) yang direncanakan di ITH, dan Unhas sebagai induk semang sudah menyiapkan tenaga dosen. Keenam Prodi itu sudah disiapkan anggaran Rp 600 juta per prodi.
Jika terealisasi, maka ITH akan menjadi institut perguruan tinggi negeri pertama di luar Pulau Jawa. "Ini bukan perguruan tinggi swasta yang bisa jalan sambil menunggu operasional. Perguruan tinggi negeri harus operasional dulu baru jalan," tandas Taufan yang berlatar belakang pendidikan doktor (S3) hukum.(*)
