Tolak Pembagian PI Blok Sebuku, Warga Majene Dijadwalkan Unjuk Rasa Sore Ini

Laporan Wartawan TribunSulbar.com, Nurhadi

TRIBUNSULBAR.COM, MAJENE - Warga Kabupaten Majene, Sulawesi Barat, akan berunjukrasa menolak rencana kebijakan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar, tentang pembagian dana Participasing Interest (PI) migas Blok Sebuku.

Unjuk rasa tersebut rencana di gelar di Bundaran Tugu Juang, Kecamatan Banggae, Kabupaten Majene, Jumat (8/6/2018) sekitar Pukul 15.30 Wita, berdasarkan hasil pada Kamis, (7/6) malam, oleh sejumlah tokoh masyarakat Majene bersama sejumlah pemuda dan pengurus OKP.

Konsolidasi rencana aksi penolakan yang dihadiri langsung Ketua DPRD Darmansyah, Anggota DPRD Adi Ahsan dan Kapolres Majene AKBP Asri Effendy selaku pihak keamanam. Keduanya juga menyatakan akan turut dalam unjuk rasa.

Belakangan, diketahui Ali Baal Masdar mewacakan akan melakukan pembagian PI Migas Blok Sebuku (Pulau Lerek-lerekang) sesuai dengan kehendaknya atau keluar dari diktum Memorandum Of Understanding (MoU) antara Pemprov Sulbar-Kalsel di Istana Wapres beberapa tahun lalu.

Dimana, dalam diktum tersebut tertuang bahwa pembagian PI 10 persen akan dibagi kepada Pemprov Sulbar 2,5 persen, Pemprov Kalsel 2,5 persen. Kemudian Majene 2,5 persen dan Kabupaten Kota Baru 2,5 persen sebagai daerah penghasil.

Namun, mantan Bupati Polman dua periode itu ingin berkehendak lain, PI 5 persen yang seharusnya di bagi 50:50 persen antara Pemprov dan Majene, tetapi ia justru ingin membagi PI sebesar 5 persen, dengan sistem 3 persen untuk Pemprov dan 2 persen akan dibagi ke enam kabupaten di Sulawesi Barat.

Rencana tersebut mendapatkan penolakan keras dari warga Kabupaten Majene selaku daerah penghasil migas, mereka menilai Ali Baal Masdar melakukan perbuatan inkonsistensi tehadap hasil media Pemprov Kalsel dan Pemprov Sulbar oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang dihadiri Kementerian ESDM dan SKK Migas.

"Jika Ali Baal akan tetap pada kehendaknya, itu jelas mencederai rasa keadilan dan menyepelekan Memorandum Of Understanding (MoU) yang terbangun antara Kalsel dan Sulbar,"kata Suharno yang akan turut dalam aksi sore nanti.

"Maka dengan ini unsur organisasi pemuda, mahasiswa dan masyarakat Majene akan tergabung dalam aksi yang akan kita lakukan ini, sebagaimana aksi mempertahankan lerek-lerekan dari pengklaiman Kalsel pada tahun 2012 lalu,"ujarnya.

Unjuk rasa tersebut akan dipimpin oleh Koordinator Lapangan Asnawi. Ia menghimbau kepada masyarakat Majene tanpa terkecuali untuk bersama-sama turut dalam kasis perjuangan melawan rencana kebijakan Ali Baal Masdar.

"Rencana aksi, tetap ada parlemen jalanan. Masing-masing perwakilan akan orasi dengan mengedepankan etika. Masyarakat yang mau orasi, silahkan,” kata Asnawi dalam rilisnya.

Ia menegaskan, aksi tersebut merupakan bentuk peringatan pertama kepada Ali Baal Masdar yang baru saja genap setahun menjabat sebagai orang nomor satu di Sulbar.

"Kalau tidak diindahkan, maka kita akan kepung Kantor Gubernur. Teman dari eksekutif dan legislatif akan membantu kami dalam perjuangan ini,"tuturnya.

Tak hanya di Kota Majene, unjuk rasa yang sama juga akan dilakukan warga Kecamatan Malunda dan Ulumanda, Kabupaten Majene. Rencananya akan dilangsungkan di daerah Maliaya perbatasan Mamuju-Majene.

Rencana unjuk rasa ini disampaikan salah seoranh warga Kecamatan Ulumanda, Harmegi, via group Aliansi Masyarakat Majene.

Ketua DPRD Majene Darmasyah saat menghadiri konsolidasi mengungkapkan, terkait rencana kebijakan Ali Baal tersebut, pihak Pemerintan Kabupaten Majene dalam hal ini Bupati H. Fahmi Massiara sudah menghadap ke SKK Migas.

"Bupati sudah bertemu dengan SKK Migas tadi siang, Kamis (7/6/2018). Sesuai hasil pertemuan, tetap komitmen dari awal tetap pada PI itu 50 : 50 persen antara Pemprov dan Pemkab Majene," katanya. (*)