Breaking News:

Soal Surat Danny Pomanto ke Polda Sulsel, Marwan Mas: Ada Yang Keliru

Surat penundaan pemanggilan Walikota Makassar Danny Pomanto ke penyidik Polda Sulsel, dinilai ada kekeliruan.

Penulis: Darul Amri Lobubun | Editor: Suryana Anas
Prof Dr Marwan Mas SH MH 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Darul Amri Lobubun

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Surat penundaan pemanggilan Walikota Makassar Danny Pomanto ke penyidik Polda Sulsel, dinilai ada kekeliruan.

Dosen Fakultas Hukum Unibos, Prof. Marwan Mas mengatakan, pada surat yang dibawa oleh tim pengacara Danny ke tim penyidik, ada sebuah kekeliruan.

"Ada satu kekeliruan, karena yang kita tahu pemanggilan ini bukan DIAmi tapi atas nama Walikota," kata Marwan Mas kepada tribun timur, Selasa (5/6/2018).

Pasalnya, dalam surat yang dibawakan tim pengacara Walikota Danny, perihal penundaan pemeriksaan tim Polda, ada tertera lambang atau simbol DIAmi.

Seperti diketahui, DIAmi ialah singkatan dari Danny Pomanto-Indira Mulyasari yang sebelumnya masuk dalam daftar Calon Walikota Makassar, tapi gugur.

Sebagai orang yang paham hukum kata Prof. Marwan Mas, nama atau lambang DIAmi sudah tidak ada lagi, karena hal itu telah gugur sebagai calon Walikota.

"Saya mau bilang ini bukan soal saya mendukung siapa, tapi kalau kita lihat nama DIAmi kan sudah tidak ada lagi, jadi ini ada kekeliruan," ujar Marwan.

Selain itu, laporan dugaan kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) terkait dengan dana sosialisasi penyulusan SKPD dan Kecamatan yang diduga dipotong.

Lanjut Marwan, terkait lapotan tersebut seharusnya tim penyidik juga harus tahu agenda Danny yang diaktifkan sebagai Walikota pada saat pemanggilannya.

"Sejauh ini dia (Danny) selalu kooperatif, makanya penyidik harus melihat apakah pemanggilan itu akan bertepatan dengan agenda pengaktifan," jelas Marwan.

Karena dalam KUHP kata Marwan, ada istilah pemanggilan pertama, kedua dan ketiga. Dan dari ketiga ini jika ada alasan urgen maka bisa dikonfisikan Polda.

"Makanya saya bilang, jika lihat kondisi seperti ini penyidik Polda tidak memaksa kehendak dan tergesa-gesa, inilah guna hukum kita di Indonesia," lanjutnya.

Marwan juga menambahkan, selama ini dia meneliti sejak Juni 2005, dimana kepala daerah di pilih langsung, ada 392 kepala daerah yang ditangkap KPK.

"Untuk itu saya selalu harap, jangan lagi ada mantan walikota Makassar yang berurusan dengan KPK, karena sudah ada sebelumnya," tambahnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved