Pilwali Parepare

Pilwali Parepare - Program FAS-AS Dilapor ke Panwaslu, Ini Dugaannya

Menurutnya, dalam setiap program kerja semestinya tidak diperbolehkan sasaran program diperuntuhkan untuk individu

Pilwali Parepare - Program FAS-AS Dilapor ke Panwaslu, Ini Dugaannya
MULYADI/TRIBUNTIMUR
Suasana di Sekretariat Panwaslu Parepare, Jl Sultan Hasanuddin, Parepare beberapa waktu lalu. 

Laporan Wartawan Tribun Timur, Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Parepare, Faisal Andi Sapada-Asriady Samad (FAS-AS) dilaporkan ke Panwaslu oleh salah seorang warga, Muhtar Abdulahih.

Muhtar melaporkan adanya dugaan pelanggaran yang berdampak pada indikasi terjadinya money politik atau tindakan menjanjikan kepada masyarakat.

Selain itu, Muhtar juga menilai kalau apa yang diprogramkan Paslon nomor urut dua, dalam salah satu program kerjanya jelas sekali tidak berdasar pada landasan hukum yang ada, serta program kerja yang dicanangkannya tidak memiliki landasan hukum yang jelas.

"Ini kuat dugaan adanya tindakan money politik terhadap salah satu program yang dicangkan Paslon nomor urut dua, dalam penyusunan program yang dilakukannya," ujarnya, Sabtu (12/5/2018)

Ia pun berpendapat kalau sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan umum (PKPU) nomor 4 pasal 13 tahun 2013, d imana dalam pasal tersebut jelas sekali disebutkan kalau visi dan misi serta program yang disusun Paslon berdasarkan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP).

"Mestinya kan setiap calon membuat program sesuai dengan RPJP, namun ironinya program yang ditawarkan paslon 2, sama sekali tidak ditemukan adanya bantuan usaha yang disalurkan melalui Kepala Keluarga, namun justru disalurkan melalui kelompok Usaha, dimana sasarannya semestunya diperuntuhkan bagi kepala kelompok kerja UMKM, yang telah didaftar dan berbadan hukum sesuai tingkatannya," jelasnya.

Selain itu, kata Muhtar, dalam setiap program kerja semestinya tidak diperbolehkan sasaran program diperuntuhkan untuk individu, atau kepala keluarga karena tidak segmentatif dan jumlah penerimanya cukup besar mencapai 20 persen APBD kota Parepare.

"Pada RPJPD yang berlaku mulau tahun 2005 sampai 2025, pada poin 4 halaman 30, pembangunan ekonomi diarahkan pada peningkatan daya saing produk lokal, pengembangan koperasi dan UMKM, investasi perdagangan, pembangunab ketahanan pangan, dab keungan daerah," ujarnya.

Selain itu kata Muhtar, visi misi dan Program kerja yang ditawarkan Paslon jika terpilih nantinya maka sesuai PKPU nomor 4 pasal 13 tahun 2017, materi kampanye yang dimaksud pada pasal 15 sesuai dengan ketentuan pasal 13 ayat 1, program yang dimaksudkan menjadi dokumen resmi daerah.

"Jika ini kemudian terjadi maka bisa di pastikan apa yang diusulkan dalam Rancangan program kerja tersebut, secara pasti akan benturan terhadap RPJPD, sehingga kami simpulkan janji tersebut adalah indukasu money Politik," tuturnya.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved