Soal Sengketa Pilwali Makassar dan Palopo, Ini Reaksi Soni Sumarsono

Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Direktur Jenderal (Dirjen) Otonomi Daerah Kemendagri, Soni Sumarsono memberikan penjelasan tentang kasus diskualifikasi kandidat wali kota dan wakil wali kota Makassar, Danny Pomanto-Indira Mulyasari dan kandidat wali kota dan wakil wali kota Parepare, Taufan Pawe-Pangerang Rahim.
Ia menjelaskan menghargai proses hukum di Parepare.

“Kita hargai proses Pilkada Parepare tapi kan masih ada upaya hukum,” katanya.

Ia menjelaskan Panitia Pengawas (Panwas) Kota Parepare untuk melakukan konsultasi ke kementerian terkait ketika ingin mengambil keputusan.

“Karena kan setiap Panwas pengetahuannya terbatas, cari sumber dan fatwa sebelum memutuskan, jangan memutuskan sendiri tanpa kapasitas karena kemenangan ini ada di pusat sekarang,” katanya.

Ia menjelaskan masalah pemberian sembako dari Wali Kota Parepare incumbent, Taufan Pawe kan meski melihat aturannya.

“Kalau masuk APBD maka DPRD sudah setuju tak ada hubungannya dengan money politic, kalau tidak dalam APBD dan tiba-tiba menambah itu baru melanggar. Sekarang cek dulu di APBD ada itu tambahan 5 kilo itu,” katanya.
Khusus Pilwali Makassar, Soni menganggap proses hukum masih berjalan.

“Kalau semua anggaran dimasukkan dalam APBD, maka itu tak melanggar,” katanya.

Ia juga menganggap pembagian mesti diperiksa apakah ada dalam APBD.
“Smartphone itu kan untuk pengembangan dan kepentingan smart city,” katanya.

Sehingga, dia meminta kepada semua pihak untuk menghargai konteks dalam APBD sampai tuntas.

“Saya akan lindungi kalau memang itu masuk dalam APBD,” katanya.

Ia pun menganggap proses hukum masih jalan karena belum dapat suratnya dari KPU Makassar.

“Kita tidak dilapori proses yang ada di makassar,” katanya. (*)