Warga Mariso Demo Tuntut Ganti Rugi 22 Hektar Tanah di Kawasan CPI

Mendesak pihak CPI untuk segera membebaskan lahan warga Mariso yang diduga diserobot

Warga Mariso Demo Tuntut Ganti Rugi 22 Hektar Tanah di Kawasan CPI
HANDOVER
Puluhan pendemo menggelar aksi unjukrasa di depan Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (25/4/2018). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Abdul Azis Alimuddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Puluhan warga Kecamatan Mariso, Kota Makassar menggelar aksi unjukrasa di depan pintu gerbang kawasan Center Point of Indonesia (CPI), Jl Metro Tanjung Bunga, Makassar, Sulsel, Rabu (25/4/2018).

Usai orasi di kawasan reklamasi Pantai Losari, sekitar pukul 11.00 wita, pengunjukrasa bergeser ke Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Somoharjo. Mereka diterima Ketua Komisi E DPRD Sulsel A Kadir Halid.

Dalam orasinya dihadapan anggota DPRD Sulsel, Koordinator Aksi, Asmarjayono mendesak pihak CPI untuk segera membebaskan lahan warga Mariso yang diduga diserobot dan dikuasi pengembang kawasan CPI.

"Kami hadir disini meminta agar pihak Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tidak menutup mata terhadap masalah kami yang belum terselesaikan sampai saat ini, apalagi dengan kehadiran Bapak Soni Sumarsono selaku pejabat gubernur yang baru, kami sangat mengharapkan bantuan beliau," harap Asmarjayono, Rabu (25/4/2018).

Sementara salah satu pengunjuk rasa yang merupakan salah satu penggarap lahan dan pencari tude puluhan tahun silam, Abbas Dg Bantang mengatakan, kehadirannya di DPRD Sulsel untuk meminta pemerintah segera membebaskan tanah miliknya.

"Kami kesini juga mempertanyakan uang negara yang jumlahnya mencapai Rp 700 miliar telah digelontorkan untuk pembangunan CPI, tapi lahan kami masih belum ada yang belum dibebaskan. Kemana uang negara itu?," ungkapnya.

Usai orasi di DPRD Sulsel, pendemo kemudian menggelar aksi unjukrasi di depan Kantor Gubernur Sulsel. Tidak lama kemudian pendemo bergeser ke depan Gedung DPRD Kota Makassar, Jl AP Pettarani, Makassar.

Dalam selebaran yang diterima Tribun, Pendemo mengaku penggarap lahan dan pencari kerang sebelum kawasan Tanjung Bunga Makassar berkembang seperti saat ini. Pada akhir tahun 1980-an sebagian penggarap itu mengalihkan hak garapnya ke (almarhum) Najmiah Muin dengan bukti-bukti pengalihan yang diketahui oleh pemerintah setempat.

Kemudian Najmiah melalui PT Mariso Indo Land Makassar, lahan-lahan itu sebahagian telah dinaikkan status garapnya dan kepemilikannya setelah dilakukan proses pematangan lahan.

Persoalan kemudian muncul setelah Pemprov Sulsel menetapkan lahan warga Mariso masuk dalam kawasan pembangunan CPI tanpa membebaskan lahan-lahan milik Mariso Indoland yang mencapai 22 hektar.(*)

Penulis: Abdul Azis
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved