Wakil Ketua KPK Bahas Mahar Politik di Fakultas Hukum Unhas
Laode banyak membahas masalah netralitas penyelenggaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
Penulis: Muh. Hasim Arfah | Editor: Anita Kusuma Wardana
lihat foto
Laporan Wartawan Tribun Timur, Hasim Arfah
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR-Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Laode Muhammad Syarief jadi pembicara dalam Focus Group Discussion Pilkada Berintegritas di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, Jl Perintis Kemerdekaan, Makassar, Sulsel, Senin (16/4/2018).
Selain itu hadir juga pembicara Guru Besar Unhas Prof Dr Alimuddin Ilmar SH MH dan mantan ketua KPU Sulsel Mappinawang.
Laode banyak membahas masalah netralitas penyelenggaraan dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018.
"Pada tahapan Pilkada ini, kita akan petakan kapan terjadi korupsi," katanya.
Ia mengatakan KPK akan bertemu dengan semua calon kepala daerah di Sulawesi Selatan.
Ia juga membahas masalah mahar politik agak susah ditindak karena yang transaksi bukan penyelenggaraan negara.
"Banyak laporan ke saya tapi penyerahan dari swasta, dan itu juga petugas partai bukan penyelenggaraan negara," katanya.
Selain itu, ia berharap calon kepala daerah tidak melakukan politik uang.
Ia mengatakan semua pejabat publik tahu kalau adanya larangan tindak korupsi.
"Para pejabat ini bukannya tidak tahu tapi tak mau," katanya.
Sementara itu, Mappinawang mengatakan masalah politik yang susah diberantas karena masalah kemiskinan.
"Uang Rp 50 ribu, hingga Rp 100 ribu itu masih berarti bagi mereka karena masih banyak masyarakat kita yang miskin," katanya.
Selain itu, politik uang masih marak karena kurangnya integritas masyarakat.
"Kesadaran masyarakat kita masih kuranh," katanya.
Selain itu, Mappinawang menganggap masalah penegakan hukum juga masih lemah.
"Bagaimana dengan tim sukses yang membagi-bagikan kepada relawan, ia anggap ini uang bensin atau uang makan. Membedakan money politics atau ongkos politik masih susah," katanya. (*)
