Uber-Grab Merger, KPPU Lakukan Ini

Transaksi ini tentunya akan merubah peta persaingan transportasi daring di Indonesia, namun perlu dianalisa lebih lanjut sejauh

Uber-Grab Merger, KPPU Lakukan Ini
SANOVRA JR/TRIBUN TIMUR
Suasana kemeriahan GrabFest yang berlangsung di Monumen Mandala Jl Jenderal Sudirman, Makassar, Sabtu (18/11). Pada acara GrabFest ini pengemudi dan pelanggan Grab dapat menikmati berbagai makanan lokal, promosi dari gerai mitra bisnis Grab, permainan dan juga hiburan menarik. Dalam acara ini juga Grab memberikan penghargaan dan apresiasi kepada para mitra pengemudi terbaiknya. TRIBUN TIMUR/SANOVRA JR 

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tengah mengamati transaksi penggabungan (merger)  Uber Asia Tenggara dan Grab yang dilaksanakan pada beberapa hari terakhir.

Rilis diterima tribun-timur.com, Selasa (27/3/18), KPPU mencatat bahwa dengan transaksi pengalihan tersebut, Uber telah memperoleh 27,5% porsi saham di Grab dan menghentikan seluruh kegiatan operasional mereka di Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Transaksi ini tentunya akan merubah peta persaingan transportasi daring di Indonesia, namun perlu dianalisa lebih lanjut sejauh mana transaksi tersebut mampu berdampak pada pasar Indonesia. 

KPPU mencatat bahwa pasar transportasi daring di Indonesia, berdasarkan frekuensi dan transaksi penggunaan aplikasi masih terkonsentrasi pada 3 (tiga) pelaku usaha besar, secara berurutan oleh Gojek, Grab, dan Uber, diluar berbagai aplikasi transportasi daring lainnya. 

Untuk sementara, hasil kajian KPPU mencatat bahwa jumlah pengguna aplikasi Grab dan Uber adalah sebesar 14,69% dan 6,11%. Sebagian besar pasar tersebut masih dipegang oleh PT Aplikasi Karya Anak Bangsa, dengan aplikasi Gojek-nya.

Mengingat struktur pasar yang cukup terkonsentrasi tersebut, KPPU memberikan perhatian khusus atas transaksi ini, dan mengingatkan agar Grab sebagai pihak yang melakukan penggabungan un tuk secepatnya melakukan pemberitahuan/notifikasi  kepada KPPU selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah transaksi tersebut berlaku efektif secara yuridis. Kewajiban tersebut sejalan dengan ketentuan yang telah diatur dalam Pasar 29 Undang-undang No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 5 Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2010. 

 Sebagai informasi, pelaku merger wajib menyampaikan notifikasi kepada KPPU paling lambat 30 hari setelah merger tersebut berlaku efektif. Merger yang wajib dilaporkan tersebut tentunya haruslah merger yang memenuhi ketentuan kewajiban minimal, yakni Rp 2,5 triliun aset gabungan atau Rp 5 triliun penjualan gabungan.

Dalam hal ini KPPU belum memperoleh informasi resmi terkait nilai transaksi, namun dari berbagai pemberitaan di publik, kami mencatat potensi sebesar 2 milliar dollar pada transaksi tersebut. Dalam menganalisa, KPPU akan menilai beberapa aspek, utamanya pasar yang menjadi perhatian (bersangkutan) dan potensi dampak persaingan yang terkait dengan transaksi. Hasil penilaian tersebut akan dituangkan dalam suatu Pendapat KPPU.

 Sementara, KPPU mencatat bahwa transaksi tersebut tidak hanya mempengaruhi Indonesia, namun juga berbagai negara ASEAN lainnya seperti Singapura, Thailand, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. Untuk itu KPPU telah mulai melakukan komunikasi dengan otoritas persaingan usaha di ASEAN terkait aksi korporasi tersebut. Hingga saat ini, transaksi tersebut telah menjadi perhatian utama oleh berbagai otoritas persaingan di ASEAN.

KPPU sendiri akan mengantisipasi dampak merger dengan memantau persaingan dan perkembangan harga di sektor aplikasi transportasi d aring tersebut, baik dalam jasa berbagi angkutan (ridesharing) maupun  pengantaran makanan (food delivery).

Editor: Imam Wahyudi
Sumber: Tribun Timur
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved