Sahkan UU MD3, Jurnalis Makassar Beri Kartu Merah DPR RI

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Sejumlah jurnalis dan aktivis NGO yang bergabung dalam Aksi Kamisan Makassar memberi kartu merah kepada DPR RI, Kamis (22/2/2018) sore.

Pemberian kartu merah tersebut dilakukannya saat mereka unjukrasa di depan Monumen Mandala, Jl Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.

Aksi ini juga diwarnai pertunjukan teaterikal. Para pengunjukrasa kompak menutup mulut mereka dengan lakban warna hitam.

“Apa yang kami lakukan ini sebagai simbol kekecewaan kami terhadap DPR RI yang telah mengesahkan UU MD3,” ujar Korlap Aksi Kamisan Makassar Humaerah Jaju.

Alasannya, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD yang disingkat UU MD3 telah membelenggu kemerdekaan pers, penegakan hukum dan demokrasi di Indonesia.

Melalui rilisnya, peserta Aksi Kamisan Makassar ini menyoroti tiga pasal dalam UU MD3 yang mestinya tak ada yakni Pasal 73 tentang pemanggilan paksa, Pasal 122 tentang contempt of parliament dan Pasal 245 tentang hak imunitas bagi anggota dewan.

Pasal 73 menyebut bahwa DPR kini berhak memanggil paksa setiap orang yang mangki tiga kali berturut-turut dari panggilan anggota dewan.

Polisi pun bisa dilibatkan untuk menyandera selama 30 hari selama menjalankan paksa yang diamanatkan parlemen.

Pasal 122 menyebut bahwa Mahkamah Kehormatan Dewan kini bisa mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR RI.

Pasal 245 menyebut setiap aparat penegak hukum yang berniat memeriksa anggota dewan dalam kasus tindak pidana harus mendapat izin presiden dan atas pertimbangan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Dengan pasal tersebut, maka siapa saja yang mengeritik DPR atau anggota DPR RI, termasuk melalui media massa, terancam bakal mudah dipenjara. 

“Ini kan jelas sangat berbahaya dan mengancam kemerdekaan pers dan berpendapat. Makanya kami sangat menyesalkan UU MD3 ini lahir,” ujar Humaerah.

UU MD3 tersebut terkesan hendak melindungi anggota DPR RI.

Namun di sisi lain membuka lebar peluang ancaman penjara bagi rakyat yang mengeritik DPR.

Selain menyoroti UU MD3, Aksi Kamisan Makassar yang ke-12 ini juga menyatakan sikap menolak Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang sedang menanti disahkan di DPR RI. 

Mereka meminta pemerintah menarik dan membahas ulang draft revisi RKUHP dengan berbasis pada data dan pendekatan lintas disiplin ilmu, dengan pelibatan bersama seluruh pihak, kelompok dan lembaga-lembaga terkait

Mereka juga mendesak pemerintah dan DPR RI agar dalam menyusun UU MD3, RKUHP dan produk hukum lainnya hendaknya semangatnya/spiritnya melindungi rakyat, bukan penguasa.

Alasannya, beberapa pasal dalam RKUHP tersebut juga dinilai rawan memidanakan para jurnalis dan aktivis pro demokrasi.

Juga rawan membelenggu kebebasan berekspresi dan berpendapat. 

RKUHP ini juga terkesan mengabaikan Undang-Undang No 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Pasal-pasal kontroversi dimaksud di antaranya:

1. Pasal 309 ayat (1) perihal “Berita Bohong” 

2. Pasal 328 - 329 perihal contempt of court. 

3. Pasal 494 tentang Tindak Pidana Pembukaan Rahasia 

4. Pasal 262 - 264 tentang Penghinaan terhadap Presiden dan Wapres. 

5. Pasal 284 dan 285 tentang penghinaan terhadap pemerintah

Aksi yang berlangsung mulai pukul 15.00 hingga 17.00 wita ini berlangsung lancar. Tak ada pelarangan dari kepolisian.

Berbeda saat Aksi Kamisan Makassar ke-11 pekan lalu, polisi sempat beberapa kali meminta pengunjukrasa tak demo dengan alasan Presiden Jokowi sedang berada di Kota Makassar. (*)