BREAKING NEWS: Satu Lagi Bupati OTT Oleh KPK, Ini Identitasnya, PKB Parpol Pengusung di Pilgub

TRIBUN-TIMUR.COM - Koruptor di Indonesia memang tidak ada jeranya.

Bahkan sudah menggerogoti level eksekutif. Kali ini seorang bupati kembali kedapatan oleh komisi antirasuah.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengonfirmasi kepala daerah di Nusa Tenggara Timur (NTT) yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) adalah Bupati Ngada Marianus Sae. 

"Bupati Ngada," kata Kepala Biro Humas KPK Febri Diansyah saat dikonfirmasi, Minggu (11/2/2018).

Namun, Febri belum mengungkapkan penangkapan itu terkait kasus atau proyek apa. Menurut Febri, Marianus sudah tiba di gedung KPK untuk menjalani pemeriksaan.

"Sudah sampai di gedung KPK sekitar pukul 17.20 WIB," ucap Febri.

KPK memiliki waktu 24 jam untuk menentukan status hukum Marinus Sae. Selain Marianus, menurut Febri, KPK juga mengamankan sejumlah pihak lain yang terkait dengan kasus ini.

PKB sebagai parpol pengusung Marianus merasa terkejut.

"Tentu kami terkejut dan berharap itu bukan Marianus," kata Ketua Desk Pilkada PKB Daniel Johan saat dikonfirmasi sejumlah media online, Minggu (11/2/2018).

PKB sejauh ini masih mengusung Marianus sebagai cagub NTT. PKB akan menunggu keterangan resmi dari KPK.

"Kami menunggu keterangan lebih lanjut dari KPK," ucap Daniel.

Kisah Heroik Pak Bupati Sebelum 'Dipermalukan' KPK

Setelah terpilih menjadi Bupati Kabupaten Ngada tahun 2010, Marianus Sae langsung menggunakan metode kerja bottom up. Semua program direncanakan dan dikerjakan bersama rakyat.

Alhasil terciptalah program Pemberdayaan Ekonomi Rakyat (Perak) untuk mengatasi masalah ekonomi rakyat.

Program sekolah gratis dan bea siswa untuk mengatasi masalah pendidikan.

Kesehatan gratis melalui program Jaminan Kesehatan Masyarakat Ngada (JKMN), serta program Pelangi Desa dan Pelangi Kawasan untuk mengatasi masalah infrastruktur jalan yang ada di dalam desa dan ruas jalan yang menghubungkan desa satu dengan yang lainnya.

Masyarakat juga diberikan bantuan penerangan listrik berupa pemasangan instalasi listrik per rumah sebesar Rp2,5 juta, serta pelayanan air bersih yang dikelolah oleh PDAM Ngada.

Hasilnya, pada 29 September 2014, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini menetapkan Ngada sebagai daerah yang telah keluar dari status daerah tertinggal.

Status tersebut diberikan berdasarkan hasil evaluasi Kementerian PDT atas kreteria dan indikator ketertinggalan, di antaranya, membaiknya Indeks Pembangunan Manusia, Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan berkurangnya jumlah penduduk miskin.

Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ngada dalam pengelolaan keuangan daerah juga terbaik selama tiga tahun berturut-turut, yakni pada Tahun Anggaran 2012, 2013 dan 2014.

Penilaian selama tiga tahun ini diberikan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) Republik Indonesia dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Prestasi itu pun langsung direspon oleh Kementerian Keuangan (Menkeu) RI dengan memberikan hadiah insentif sebesar Rp34 M kepada Kabupaten Ngada yang kemudian dimanfaatkan oleh Marianus untuk kepentingan rakyat.

Tahun 2015, Marianus yang berpasangan dengan Paulus Soli kembali keluar sebagai pemenang Pilkada dengan torehan suara sebanyak 78 persen.

Perolehan suara fantastis itu disebabkan oleh kepercayaan masyarakat yang merasa puas dengan kinerja Marianus – Paulus di periode pertama atau 2010 – 2015, hingga tersedianya sarana jalan (hotmix) yang baik dan merata di semua kecamatan, tersedianya fasilitas pasar harian di setiap kecamatan, tersedianya sarana kesehatan dan pendidikan yang baik di semua kecamatan, serta meningkatnya pendapatan per kapita masyarakat Ngada.

Karena itu pula, lagi-lagi Presiden Joko Widodo menghilangkan Kabupaten Ngada dari daftar kabupaten yang masih berstatus daerah tertinggal melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 131 tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015–2019.

Dalam Perpres tersebut disebutkan bahwa Daerah Tertinggal (DT) adalah kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan kabupaten lain berdasarkan kriteria perekonomian masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kemampuan keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Menurut Perpres, ada 18 kabupaten di Provinsi NTT yang masih berstatus sebagai daerah tertinggal, yakni:

Sumba Barat
Sumba Timur
Sumba Tengah
Sumba Barat Daya
Kabupaten Kupang
Timor Tengah Selatan
Timor Tengah Utara
Belu
Alor
Lembata
Ende
Manggarai Barat
Manggarai
Manggarai Timur
Rote Ndao
Nagekeo
Sabu Raijua
Malaka
Selain Ngada, daerah yang telah bebas dari status daerah tertinggal adalah Kota Kupang, Sikka dan Flores Timur.

Di umur kepemimpinannya yang telah memasuki 7 tahun, Marianus terus bertekad memberikan yang terbaik untuk masyarakat. “Saya bangun Ngada mulai dari Desa. Karena yang benar-benar butuh perhatian adalah masyarakat desa. Saya yakin, jika masyarakat desa sudah mandiri, maka kecamatan akan kuat, jika kecamatan kuat, maka kabupaten akan kokoh, begitupun provinsi dan negara ini,” ujar Marianus.

Diusung PKB dan PDIP di Pilgub NTT 2018

KPK hari ini menangkap kepala daerah Nusa Tenggara Timur yaitu Bupati Ngada Marianus Sae.

Padahal Marianus Sae pada tanggal 10 Januari lalu didaftarkan oleh PDIP dan PKB untuk maju di Pilgub NTT.

 
Marianus Sae berpasangan dengan Emmilia Nomleni di Pilgub NTT. PDIP di NTT punya 10 kursi sedangkan PKB punya 5 kursi.

Pilgub NTT akan berlangsung pada tanggal 27 Juni mendatang. Belum diketahui apakah Marianus Sae akan tetap maju di ajang Pilgub NTT setelah ditangkap KPK.

Ketika dikonfirmasi, Juru bicara KPK, Febri Diansyah, mengatakan dua orang telah diamankan KPK. Namun, ia belum bersedia menyebut identitas pihak yang ditangkap. Febri juga enggan menanggapi ketika dikonfirmasi soal penangkapan Marianus Sae.

"Saat ini yang dibawa ke KPK 2 orang, termasuk kepala daerah," ujar Febri kepada kumparan, Minggu (11/2).
Ia mengatakan selain 2 orang tersebut, KPK juga akan mengamankan beberapa orang lain yang juga ditangkap di beberapa daerah lain.

"Akan menyusul dari daerah lain di jadwal penerbangan sore ini," ujarnya.

"Jadi 1 OTT di beberapa daerah," tutupnya.(*)

Berita ini sudah tayang di Kompas.com dengan judul: KPK: Kepala Daerah yang Kena OTT adalah Bupati Ngada

Baca: Bikin Sedih, Prabowo Subianto Curhat Ajudan Kesayangan Fernando Wowor Ditembak Mati

Baca: Penyanyi Seksi Denada Ngamuk di Medsos, Gara-gara Hal Ini. Pilihan saya cuma 1: SAYA LAWAN

Baca: 16 Ribu Calon Jamaahnya Tak Berangkat, Lihat Foto Gaya Hidup Bos Abu Tours Hamzah Mamba