Lima Syarat Pemilu Demokratis Menurut DKPP

Sulit membedakan antara sosialisasi dan kampanye sehingga penyelenggara khususnya Bawaslu kesulitan untuk menindaklanjuti laporan.

Lima Syarat Pemilu Demokratis Menurut DKPP
reni/tribuntakalar.com
Prof Muhammad (pakai batik) berkunjungke kantor Panwaslu Takalar, Jumat (17/2/17). 

Laporan Wartawan Tribun Timur Mulyadi

TRIBUN-TIMUR.COM, PAREPARE -Syarat tercintanya Pemilihan Umum (Pemilu) yang demokratis regulasi yang demokratis dan tegas, peserta Pemilu yang taat aturan.

Selain itu, Pemilih yang cerdas dan partisifatif, birokrasi netral dan penyelenggara yang kompeten dan berintegritas.

Hal ini diungkapkan anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) 2017-2022, Prof Muhammad, saat sosialisasi Bawaslu terhadap Bapaslon wilayah Ajatappareng, Rabu (7/2/2018) .

Ia menjelaskan bahwa Pilkada sebelumnya sulit membedakan antara sosialisasi dan kampanye sehingga penyelenggara khususnya Bawaslu kesulitan untuk menindaklanjuti laporan.

"Pilkada kali ini, penyelenggara sudah diatur dengan regulasi yang jelas termasuk aturan money politik. Kita mematok penyelenggara bekerja secara profesional,"jelasnya.

Ia menambahkan, ibarat pertandingan, di Pilkada, penyelenggara adalah wasit dan kapan tidak netral maka akan terjadi kekacauan.

Muhammad pun mengaku prihatin dengan kasus dugaan korupsi yang menimpa Gubernur Jambi dan Bupati Jombang.

"Ini contoh bagaimana Kepala Daerah yang terpilih menggadaikan kehormatan karena kompetisi yang tidak sehat," ungkap Muhammad.(*)

Penulis: Mulyadi
Editor: Suryana Anas
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved